Suaranusantara.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo merespon soal kebijakan penyesuaian tarif air yang dilakukan PAM Jaya.
Rio mengatakan, secara historis PAM Jaya memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja selama 25 tahun sebelumnya, pengelolaan air minum masih dikuasai oleh dua mitra swasta selaku operator yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).
“Ketika akhir tahun 1990-an kemudian tahun 2007 pemerintah bertransformasi dari air keran, dan Palyja dan Aetra memang ada janji-janji manis untuk layanan air bersih atau air minum di Jakarta,” kata Rio dalam acara Balkoters Talk bertajuk ‘Upaya Tingkatkan Layanan Air Jakarta’ di Pressroom Balai Kota DKI, Rabu (12/2/2025).
“Persoalannya adalah janji manisnya itu nggak kesampaian, hingga kemudian kemarin ada satu proses transformasi yang kemudian ada suplai oleh PT Moya Indonesia,” tambahnya.
Diketahui, proses bisnis pengelolaan air di DKI Jakarta oleh PT Moya hanya dilakukan di enam Instalasi Pengolahan Air (IPA), milik PAM. Sedangkan tujuh IPA lainnya tetap dikelola PAM Jaya.
Rio memahami, penyesuaian tarif ini dilakukan untuk peningkatan pelayanan. Apalagi komoditi air minum dari PAM Jaya tidak pernah melakukan penyesuaian sejak 2007 lalu, sedangkan komoditi lain sudah sering terjadi perubahan.
“Kalau dibandingkan ya dari tahun 2007 sampai sekarang misalnya gitu, yang lain inflasi umum sampe 100 persen, kemudian air pemasan itu sampai 300 persen, harga minyak goreng sampe 200 persen, kemudian BBM sampai sekitar 100 sekia persen. Sementara air minum obat mengalami penyesuaian harga,” ungkapnya.
Rio juga mengapresiasi target realistis yang dipatok perseroan daerah itu. PAM Jaya menargetkan, dalam lima tahun sampai 2030 mendatang, cakupan pelayanan air minum sudah mencapai 100 persen atau 2 juta sambungan pipa.
“Kemudian menambah 7.000 kilometer pipanisasi sehingga menjadi 19.000, atau dari 68-69 persen menjadi 100 persen layanan,” ucap Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini.
Sementara, Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan mengatakan, air yang diolah perseroan memang memiliki standar yang layak minum.
Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Peksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
“Dalam konteks output nya untuk menyediakan air, dari sisi kualitas, kontinuitas dan ketejangkauan ini memang standarnya harus air minum,” ujarnya.
Syahrul tak menampik begitu banyak tantangan yang dihadapi perseroan daerah untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan air tanah ke air perpipaan. Salah satu wilayah yang paling dominan menggunakan air tanah adalah Jakarta Selatan, sehingga PAM Jaya membangun IPA Ciliwung dan IPA Pesanggrahan untuk menambah jumlah pelanggan dari wilayah setempat.
“Nah yang menjadi challenge (tantangan) buat kami, paling utama adalah bagaimana men-shifting warga Jakarta yang sudah belasan maupun puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut (Jakarta Selatan), kemudian akan menjadi pelanggan PAM Jaya,” katanya.
Menurut dia, penggunaan air perpipaan memang harus diedukasi kepada seluruh masyarakat. Secara kasat mata mereka memang tidak dikenakan tarif air, karena memakai air tanah tetapi di sisi lain mereka harus membayar tagihan listrik untuk menyedot air dari bawah tanah.
“Kita tahu kan kalau sudah mulai cetekin (menyalakan) listrik untuk (pompa) jet pump langsung naik kan, itu berapa rupiah yang harus dibayarkan menggunakan token-token yang ada di rumah masing-masing,” tuturnya.
Discussion about this post