Suaranusantara.com- Bagi pemerintah, tax amnesty bukan sekadar upaya mengejar penerimaan negara, melainkan juga bagian dari reformasi sistem perpajakan.
Dengan basis data lebih valid, pemerintah berharap kebijakan ini mampu memperkuat fondasi fiskal Indonesia. Meski begitu, efektivitas dan keadilan dari amnesti pajak masih terus diperdebatkan.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), program ini ditujukan untuk mempercepat restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan aset. Dengan begitu, pemerintah berharap dapat meningkatkan likuiditas dalam negeri, memperkuat rupiah, menekan suku bunga, hingga mendorong investasi.
Selain itu, tax amnesty diproyeksikan mampu memperluas basis pajak dan memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil dan transparan.
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dengan pengecualian tertentu. Mereka yang sedang dalam proses hukum, penyidikan, atau menjalani hukuman pidana perpajakan tidak bisa mengikuti program ini.
Wajib pajak yang hanya berperan sebagai pemotong atau pemungut pajak, misalnya bendahara atau joint operation, juga tidak masuk dalam kategori penerima amnesti. Menariknya, warga negara asing yang menikah dengan WNI dapat memperoleh fasilitas ini dengan syarat tertentu sesuai status subjek pajaknya.
Objek dari tax amnesty adalah kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan dan tercermin dalam aset yang tidak dilaporkan pada SPT Tahunan terakhir. Prosesnya dilakukan dengan cara melaporkan harta melalui surat pernyataan, baik secara daring maupun langsung ke kantor pajak. Setelah itu, wajib pajak harus membayar uang tebusan. Besaran nilai tebusan dihitung berdasarkan harta bersih setelah dikurangi utang yang diakui dalam batas tertentu.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai kebijakan ini bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan, menambah kesempatan kerja, hingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, amnesti pajak juga menjadi instrumen repatriasi, yakni mengembalikan aset dari luar negeri ke dalam negeri untuk kemudian diinvestasikan. Dengan begitu, pemerintah berharap ekonomi nasional bisa semakin produktif.
Meski manfaatnya banyak, sejumlah pihak menyoroti kelemahannya. Pemerintah Indonesia sudah dua kali meluncurkan tax amnesty dalam kurun 10 tahun terakhir. Jika program ini kembali digelar, dikhawatirkan bisa melemahkan kepercayaan publik dan merusak tatanan sistem pajak nasional. Kritikus juga menilai tax amnesty berisiko mendorong perilaku tidak jujur, menimbulkan ketidakadilan, dan belum terbukti mampu mendongkrak rasio pajak dalam jangka panjang.
Discussion about this post