Suaranusantara.com – Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengaku pihaknya sempat meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyusun nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, menurut Maqdir, mereka tak seperti jaksa yang mampu menyusun surat dakwaan hanya dalam satu hari setelah mendapatkan pelimpahan berkas perkara dari penyidik KPK.
“Jadi, kami meminta waktu. Yang kami khawatirkan kami ini tidak punya kemampuan seperti Bandung Bandowoso, yang mulia, yang membangun Candi Prambanan dalam waktu satu malam,” kata Maqdir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Maka dari itu, Maqdir meminta waktu 10 hari untuk menyusun eksepsi sehingga sidang lanjutan bisa digelar pada Senin (24/3/2025) mendatang.
Namun, permintaan waktu 10 hari itu ditolak.
Hakim hanya memberikan waktu pihak Hasto selama 7 hari.
“Jadi, memilih ini kenapa 7 hari, karena memang dilimpahkan pada Jumat, jadi sesuai KUHAP kami batasi 7 hari guna memberikan hak kepada PU,” ujar Hakim Ketua Rios Rahmanto.
Dengan begitu, sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan agenda pembacaan eksepsi Hasto akan digelar pada Jumat (21/3/2025).
Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Discussion about this post