Terseret Kasus Korupsi Bank BJB, Golkar Akan Siap Beri Bantuan Hukum Ridwan Kamil

Suaranusantara.com- Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan akan siap memberikan bantuan hukum untuk Ridwan Kamil yang diketahui saat ini namanya tengah terseret dalam kasus korupsi Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Hal iti disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Golkar Sarmuji yang mengatakan partainya memastikan akan siap memberikan bantuan hukum kepada Ridwan Kamil.

Adapun kata Sarmuji, bantuan hukum itu diberikan apabila Ridwan Kamil meminta. Namun, untuk saat ini, pria yang akrab disapa Kang Emil belum ada pemanggilan dari KPK.

“Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi kalau diperlukan suatu saat dan Pak Ridwan Kamil meminta, insya Allah kita ikut membantu sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kita juga siap untuk membantu,” kata Sarmuji di Gedung DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Minggu malam, 16 Maret 2025.

Kendati demikian, Sarmuji menegaskan Golkar menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK terkait dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB.

“Ya kita hormati proses hukum, saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” tutupnya.

Kasus korupsi ini tengah ditangani KPK hingga membuat rumah mantan Gubernur Jawa Barat itu turut digeledah.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga ada relevansinta dengan kasus yang ditangani saat ini.

KPK saat ini masih mendalami barang bukti yang disita dari rumah mantan orang nomor satu di Jawa Barat itu.

Dan apabila nanti KPK memerlukan keterangan dari Ridwan Kamil, maka akan memanggilnya namun belum tahu kapan. Sebab, masih mendalami dokumen yang disita.

“Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, di Gedug Merah Putih, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.