Puan Maharani Tekankan Pemerataan Pendidikan di Momen Hardiknas

Suaranusantara.com- Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pentingnya pemerataan layanan pendidikan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei. Ia menyebutkan bahwa Hardiknas seharusnya menjadi ajang evaluasi atas pelaksanaan amanat konstitusi dalam bidang pendidikan.

Puan Maharani menyoroti bahwa pendidikan bukan sekadar slogan atau perayaan simbolik, melainkan hak setiap anak bangsa. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh anak Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun wilayah terpencil, memperoleh pendidikan yang setara dalam kualitas.

“Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai,” tuturnya.

Puan menilai, banyak anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang masih sulit mengakses bangku sekolah lantaran jarak dari rumah ke sekolah yang jauh serta infrastruktur jalan yang tidak memadai.

“Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan,” ungkap Puan.

Oleh karenanya, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta Pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi memperkuat infrastruktur dasar pendidikan, khususnya di kawasan 3T. Termasuk, kata Puan, dengan keberpihakan anggaran yang lebih berani dan berkeadilan.

“Negara tidak boleh menutup mata bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup dengan angka partisipasi sekolah, tetapi harus dibarengi dengan kualitas dan keadilan akses layanan pendidikan,” sebutnya.

Apa yang disampaikan Puan sejalan dengan tema Hari Pendidikan Nasional 2025 yakni ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’.

“Pendidikan yang berkualitas harus hadir di setiap jengkal negeri kita tercinta. Karena selain menjadi amanat konstitusi, pendidikan adalah modal utama membangun sumber daya manusia (SDM) unggul bagi negara,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga menyuarakan soal nasib para guru dan tenaga pendidik lainnya sebagai pejuang garda terdepan pendidikan nasional.

“Hingga saat ini, masih banyak guru dan elemen tenaga pendidik lain yang mengabdi dengan penuh dedikasi, namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan status, upah layak, maupun jaminan kesejahteraan,” ujar mantan Menko PMK itu.

“Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti,” sambung Puan.

Di sisi lain, Puan juga menyoroti berbagai tantangan dalam dunia pendidikan yang cukup mengkhawatirkan seperti maraknya kasus bullying dan kekerasan di sekolah, hingga kenakalan remaja. Ia menyebut penanganan berbagai tantangan dunia pendidikan itu diperlukan kerja sama semua pihak.

Puan menekankan bahwa penanganan kasus bullying, kenakalan anak, dan kekerasan di dunia pendidikan harus dilakukan secara komprehensif.

“Penanganan terhadap pelaku dan korban bullying serta anak bermasalah harus melibatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dan harus dilakukan dengan cara atau pendekatan humanis,” ucap Puan.

“Kebijakan yang diambil harus berdasarkan basis data yang jelas dan sebaiknya difokuskan pada pendidikan karakter dan psikologi serta memerhatikan unsur sosial budaya sebagai kekuatan utama dalam mencegah kenakalan anak,” jelas cucu Bung Karno tersebut.