Suaranusantara.com- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan terkait soal tambang nikel yang beroperasi di wilayah wisata ikonik Raja Ampat.
Bahlil sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan bahwa tambang nikel yang dikelola oleh PT Gag Nikel di wilayah Raja Ampat Kabupaten Papua Barat Daya dihentikan sementara sejak Kamis 5 Juni 2025 lalu.
Penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat itu sebagai tindaklanjut atas protes dari publik yang menilai bahwa aktititas pertambangan yang terjadi di wilayah wisata ikonik tersebut akan berdampak buruk bagi kehidupan di sana.
Sabtu, 7 Juni 2025 lalu Bahlil beserta rombongan pun langsung terjun ke Raja Ampat. Bahlil diketahui tiba dj Bandara Deo Sorong Papua.
Setibanya di bandara, Bahlil dan rombongan memasuki ruang transit. Di bandara massa sudah menunggu kedatangan Bahlil guna ingin berdialog langsung dengan Menteri ESDM itu.
Sayang, Bahlil malah enggan muncul ke hadapan massa. Bahlil malah memerintahkan wakilnya untuk menemui massa. Sementara itu, suasana tiba-tiba memanas lantaran Bahlil keluar lewat pintu belakang.
Sontak saja, massa pun meneriaki Bahlil ‘penipu’ “Bahlil Lahadalia hari ini menipu rakyat Indonesia dan sembunyi dari massa lewat pintu belakang Bandara DEO Sorong,” teriak pemuda adat Raja Ampat, Uno Klawen di lokasi, Sabtu 7 Juni 2025.
Selain itu, masyarakat juga kecewa kepada Bahlil yang mengatakan hanya satu perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan di wilayah Raja Ampat yakni PT GAG Nikel.
Padahal, di wilayah Raja Ampat ada empat perusahaan tambang yang beroperasi melakukan aktifitas pertambangan.
“Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel, padahal di Raja Ampat ada empat perusahaan besar yang beroperasi,” kata Uno Klawen, seorang pemuda adat Raja Ampat.
Kata Uno, selain PT GAG Nikel, ada empat perusahaan tambang yang aktif beroperasi di antaranya PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
Bahlil sebelumnya mengatakan bahwa ada lima perusahaan yang mendapat izin pertambangan di Raja Ampat. Namun, kata Bahlil yang beroperasi hanya satu perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat yakni PT GAG Nikel.
“Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag. Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN”, jelas Bahlil di Kementerian ESDM, Kamis 5 Juni 2025.
Uno juga menyoroti sikap Bahlil yang lebih memilih menghindari dialog dengan massa yang menunggu kedatangannya, maka ini menjadi bukti ketidakjujuran dan kurangnya keberpihakan pada rakyat.
Uno pun meminta pemerintah untuk jangan menutup mata terkait pertambangan yang tentunya ada permainan dari orang-orang elit.
“Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan,” tegas Uno.
Aksi yang digelar oleh Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua itu menandai kekecewaan masyarakat adat terhadap kebijakan pusat, khususnya terkait tambang nikel yang mereka nilai merusak lingkungan dan merampas ruang hidup mereka.
Demonstran menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Adapun Bahlil pada Jumat 6 Juni 2025 lalu mengeluarkan sejumlah pernyataan yang membuat publik geram hingga akhirnya saat kunjungan disoraki penipu.
Lantas apa saja pernyataan Bahlil, berikut rangkumannya:
1. Bahlil mengaku izin tambang terbit sebelum dia jadi Menteri ESDM
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Jumat, 6 Juni 2025, Bahlil menegaskan bahwa seluruh izin usaha pertambangan di Raja Ampat telah dikeluarkan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.
Ia menyatakan, “Perlu saya tegaskan, saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih menjadi Ketua Umum HIPMI dan belum masuk kabinet.”
Pernyataan ini tampaknya ditujukan untuk meredam kritik publik yang mengaitkan keberadaan tambang dengan keputusan politik di masa jabatannya.
2. Bantahan soal kerusakan kawasan wisata
Bahlil juga membantah klaim bahwa tambang nikel telah merusak kawasan wisata utama Raja Ampat, terutama destinasi terkenal seperti Piaynemo.
Ia menegaskan bahwa lokasi tambang PT Gag Nikel sebenarnya berada cukup jauh dari area wisata tersebut.
“Banyak media menyebutkan penambangan dilakukan di Pulau Piaynemo. Itu tidak benar. Lokasinya ada di Pulau Gag, cukup jauh dari Piaynemo. Saya tahu karena saya cukup sering ke Raja Ampat,” ujarnya.
Bahli mengklaim bahwa tempat wisata pulau Piaynemo dengan Pulau Gag sendiri berjarak 30-40 kilometer.
3. Pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan
Menteri Bahlil menyatakan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di Raja Ampat berada dalam pengawasan ketat dan dilakukan secara transparan.
Ia menyebutkan bahwa evaluasi kegiatan dilakukan berdasarkan sejumlah regulasi lingkungan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Evaluasi juga dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007… yang mewajibkan reklamasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat teknis, lingkungan, dan sosial,” kata Bahlil dalam pernyataan lanjutan, Sabtu, 7 Juni 2025.
4. Bahlil sebut hanya 1 perusahaan yang beroperasi yakni PT Gag Nikel
Bahlil sebelumnya mengatakan bahwa ada lima perusahaan yang mendapat izin pertambangan di Raja Ampat. Namun, kata Bahlil yang beroperasi hanya satu perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat yakni PT GAG Nikel.
“Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag. Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN”, jelas Bahlil di Kementerian ESDM, Kamis 5 Juni 2025.
5. Bahlil klaim menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan
Meski seluruh perusahaan tersebut memiliki legalitas yang sah, Bahlil menegaskan bahwa evaluasi teknis akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan tambang tidak menyalahi prinsip keberlanjutan.
“Demi menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi,” tuturnya.
Langkah pembekuan sementara tambang ini disambut baik oleh sejumlah pihak, namun juga menimbulkan pertanyaan mendalam: Apakah evaluasi menyeluruh benar-benar dapat menjamin keselamatan ekologis Raja Ampat
Discussion about this post