Nihayatul Wafiroh Kecam Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan Mei 1998: Tak Pantas dan Abaikan Fakta Sejarah

Suaranusantara.com- Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan keberadaan bukti pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 menuai kritik tajam dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh. Ia menyebut, pendapat tersebut sangat tidak pantas disampaikan, terutama oleh seorang pejabat negara.

Menurut Nihayatul, kekerasan seksual yang terjadi dalam tragedi 1998 bukanlah isapan jempol. Ia menilai tragedi itu adalah peristiwa kemanusiaan yang sudah lama mendapat pengakuan dari Komnas Perempuan serta berbagai lembaga independen, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia pun memperingatkan agar siapa pun tidak mengabaikan fakta sejarah yang sensitif dan berdampak luas tersebut.

Nihayatul juga menyarankan agar Fadli Zon melakukan kajian lebih dalam sebelum berbicara mengenai isu sejarah yang penuh luka tersebut. Ia mengatakan bahwa membuka ruang dialog dengan keluarga korban bisa menjadi langkah awal untuk memahami realitas yang terjadi saat itu.

Baca Juga: Presiden Prabowo Sambangi Rusia, Bahas Penguatan Kemitraan Lewat Forum Ekonomi Internasional

“Seharusnya kaji dulu dengan benar, temui keluarga korban, masih banyak itu yang hidup. Paling tidak kalau malas mengkaji sendiri ya suruh tim penelitinya yang turun, jangan asal berkomentar nggak ada pemerkosaan (saat 1998),” kata Nihayatul.

Nihayatul mengatakan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah menemukan rentetan kasus pemerkosaan massal. Kata Nihayatul, seharusnya penegakan hukum lah yang diperlukan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan.

“Apalagi suara para korban, keluarga korban, juga hasil dari kajian Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah sangat nyaring terdengar sejak dulu. Justru seharusnya penegakan hukum yang mereka perlukan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan,” katanya.

Nihayatul menambahkan tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil. Akan tetapi, kata Nihayatul, juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Baca Juga: PDIP Bakal Tulis Ulang Sejarah Tandingan Pemerintah

“Fakta-fakta tentang pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa telah tercatat dalam laporan Komnas Perempuan, TGPF, dan menjadi perhatian dunia internasional. Mengingkari fakta tersebut sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menutup ruang pemulihan bagi mereka,” ujarnya.