Suaranusantara.com- Proyek penulisan ulang sejarah nasional yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan menuai sorotan tajam dari parlemen. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Senayan, Rabu (2/7/2025), anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta agar proyek tersebut ditunda pelaksanaannya.
Habib menilai proyek tersebut kurang transparan karena tidak ada kejelasan soal siapa saja yang terlibat dalam tim penyusunnya. Ia menyebut bahwa meskipun telah mencoba menelusuri informasi tersebut, dirinya tak kunjung mendapatkan rincian siapa saja tokoh atau pakar yang dilibatkan dalam penyusunan narasi sejarah baru itu.
“Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda. Karena yang pertama terkesan sangat tertutup,” kata Habib Syarief, Rabu (2/7/2025).
Ia juga mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada kegiatan sosialisasi awal terkait proyek tersebut, meskipun sebelumnya Menteri telah menjanjikan bahwa sosialisasi akan segera dilakukan. Habib menyayangkan kurangnya komunikasi publik mengenai tujuan, metode, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan sejarah nasional ini.
Selain masalah transparansi, waktu penyusunan yang hanya dijatah tujuh bulan menurutnya juga menjadi persoalan serius. Ia menilai bahwa durasi tersebut tidak realistis, mengingat penulisan sejarah biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Ia bahkan menyampaikan kekhawatirannya bahwa hasil dari proyek tersebut bisa tidak maksimal jika dilakukan secara terburu-buru.
“Pak Menteri ketika itu menyampaikan bahwa dalam waktu yang singkat akan dilakukan sosialisasi awal. Sampai hari ini, kita tidak mendengar (ada sosialisasi),” beber dia.
“Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi,” tandasnya.
Discussion about this post