Suaranusantara.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa proyek normalisasi Kali Ciliwung kerap menghadapi kontroversi, namun tetap harus dijalankan demi kepentingan jangka panjang penanggulangan banjir. Hal ini ia sampaikan dalam forum diskusi Wartalks yang digelar di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebut, Kali Ciliwung menjadi faktor utama penyumbang banjir di Jakarta, bahkan mencapai angka 40 persen. Oleh karena itu, menurutnya, normalisasi sungai tersebut merupakan solusi penting yang tak bisa diabaikan.
“Persoalan normalisasi Kali Ciliwung ini kan pro kontra, dulu zaman Pak Ahok ada, tiba-tiba nggak ada,” kata Pramono Anung dalam acara Wartalks di Ruang Pola, Balai Kota Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Namun di sisi lain, Pramono menyoroti kendala klasik dalam proyek ini, yakni proses pembebasan lahan. Ia mengungkapkan bahwa banyak warga yang sebelumnya telah direlokasi ke rumah susun, justru kembali menempati bantaran kali, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan proyek.
“Memang pasti akan ada keramaian sedikit untuk membebaskan orang yang dulu sudah kembali ke rumah susun yang disediakan, kemudian kembali lagi ke bantaran Kali Ciliwung,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pramono menyatakan bahwa ia telah menandatangani empat dokumen penetapan lokasi sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan. Ia berharap semua proses dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan semua pihak.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 344 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung. Dalam regulasi tersebut, disebutkan akan ada pembebasan lahan seluas sekitar 67.270 meter persegi di dua wilayah kelurahan.
Discussion about this post