DPP Partai Golkar Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI

Suaranusantara.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI.

Hal itu disampikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji.

“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

Sarmuji mengatakan, keputusan itu diambil sebagai upaya pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.

Dia menegaskan, partai Golkar akan selalu mendengar aspirasi masyarakat.

“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR,” tuturnya.

“Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” tambah Sarmuji.

Lebih lanjut, Sarmuji menyampikan duka cita partai Golkar atas  tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

“DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Adies Kadir ramai dibicarakan publik karena pernyataannya soal tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.

Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.

“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies Selasa (19/8).

Kendati demikian, Adies langsung menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.