Soal Penonaktifan Ahmad Sahroni Cs dari Kursi DPR RI, Pakar: Tidak Ada Istilah Nonaktif, Ini Cuma Akal-akalan

Suaranusantara.com- Minggu 31 Agustus 2025 Ahmad Sahroni bersama empat orang lainnya yakni Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach dan Adies Kadier resmi dinonaktifkan dari kursi DPR RI imbas pernyataan dan perbuatan yang dinilai menyakiti rakyat Indonesia.

Ahmad Sahroni bersama rekan satu partainya, Nafa Urbach dinonaktifkan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pengumuman nonaktifan keduanya disampaikan langsung oleh Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim.

Penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh serta Sekjen Hermawi Taslim.

Penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach berlaku mulai Senin 1 September 2025.

“DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Nasdem,” demikian bunyi siaran pers itu, Minggu 31 Agustus 2025.

Lalu pada hari yang sama, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengumumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Uya Kuya sebagai anggota DPR.

Menyusul kemudian, Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

Penonaktifan Ahmad Sahroni Cs itu mendapat sorotan tajam dari Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah ‘Castro’ menilai penonaktifan sejumlah anggota DPR RI baru-baru ini sebagai akal-akalan partai politik untuk meredam kritik publik.

“Saya membaca upaya penonaktifan itu adalah akal-akalan partai politik untuk menghindar dari kritik publik,” ujar Castro saat dihubungi melalui pesan tertulis, Senin 1 September 2025.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menjelaskan penonaktifan tidak dikenal di dalam Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

“Dikiranya kita bodoh kali ya. Istilah penonaktifan sekali lagi tidak ada di dalam UU MD3 ataupun Tatib DPR 1/2020,” tutur Castro.

Kata Castro, Ahmad Sahroni Cs itu hanya di berhentikan sementara saja.

“Yang ada itu pemberhentian dan pemberhentian sementara,” sambungnya

Penonaktifan itu, kata Castro tidak memiliki konsekuensi hukum. Anggota DPR yang dinonaktifkan masih tetap menerima gaji.

“Mereka tetap anggota DPR, dan tetap makan gaji,” imbuhnya.

Castro menambahkan apabila nonaktif dimaksud adalah pemberhentian sementara, hal itu berbeda konteks. Sebab, pemberhentian sementara anggota DPR ditetapkan dalam Rapat Paripurna, bukan otoritas partai politik.

Kata dia, pemberhentian sementara biasa dilakukan kepada anggota yang terlibat masalah hukum termasuk tindak pidana khusus (korupsi dan lainnya) dan yang mempunyai ancaman pidana lebih dari lima tahun penjara.

“Itu bisa diberhentikan sebagai anggota DPR sementara waktu sepanjang dia menjadi terdakwa,” terang Castro.

“Nanti kalau ada putusan inkrah, baru kemudian diberhentikan secara definitif. Kemudian dilakukan PAW (Pergantian Antar-Waktu). Begitu konteksnya,” katanya.