Kursi Kepala BP BUMN Belum Terisi, Golkar: Ada Bagusnya Merangkap Danantara

Suaranusantara.com- Kursi Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) pengganti Menteri BUMN hingga kini belum terisi.

Saat ini posisi Menteri BUMN dipegang oleh Dony Oskaria sebagai Plt atau pejabat sementara pasca Erick Thohir digeser ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Partai Golkar pun memberi usul agar sebaiknya sosok yang menduduki kursi Kepala BP BUMN itu juga merangkap di Danantara. Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji.

“Ada bagusnya kalau Kepala BP BUMN merangkap Danantara sehingga memudahkan pengambilan kebijakan. Konsekuensinya pengawasan oleh lembaga lain harus kuat karena dua kekuasaan ada dalam satu tangan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat 3 Oktober 2025.

Sarmuji mengatakan Kepala BP BUMN harus jujur dan mampu menuntaskan segala persoalan di internal.

“Kami berharap berbagai persoalan yang ada dalam BUMN diselesaikan secara tuntas. Pengelola BUMN harus jujur jika ada persoalan sehingga memudahkan diagnosis dan penyelesaian,” ungkap Ketua Fraksi Golkar DPR ini.

Sarmuji juga mewanti-wanti sistem perekrutan direksi hingga komisaris di BP BUMN. Sekjen Partai Golkar ini meminta kebijakan yang diambil BP BUMN memprioritaskan aspek profesionalitas.

“Jangan terlalu banyak gincu yang manipulatif. Kelihatan baik dari luar, tetapi keropos di dalam. Soal rekrutmen direksi dan komisaris juga perlu kehati-hatian. Darimanapun sumber rekrutmennya tidak ada masalah yang penting memenuhi aspek profesional,” ungkapnya.

Adapun sebelumnya pada Kamis 2 Oktober 2025 nama Kementerian BUMN resmi berubah jadi Badan Pengatur (BP BUMN).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, mengatakan Kepala BP BUMN akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penunjukan Kepala BP BUMN perlu dilakukan seiring adanya perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna hari ini.

“Itu masih tergantung Presiden siapa yang ditunjuk,” jawab Andre singkat saat ditemui usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.