Suaranusantara.com- Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa 14 Oktober 2025 memutuskan untuk mengembalikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp.70 triliun.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan anggaran MBG sebesar Rp.71 triliun. Kemudian, dana standby sebesar Rp.100 triliun.
Dana-dana itu diharapkan dapat terserap dengan baik menjangkau seluruh penerima manfaat. Namun, nyatanya dari semua dana yang ada tersebut tak semua mampu diserap pada 2025 ini.
Maka dari itu, BGN memutuskan untuk mengembalikan sebesar Rp.70 triliun ke pemerintah.
“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan tertulis, Selasa 14 Oktober 2025.
Kendati demikian, pada 2026 mendatang, anggaran MBG meningkat signifikan. Pemerintah nantinya akan mengucurkan dana kepada BGN sebesar Rp.268 triliun.
Kata Dadan, anggaran itu, maka BGN menjadi satu-satunya lembaga yang mendapat dana terbesar di Kabinet Merah Putih.
Lalu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp.67 triliun. Dengan demikian total dukungan dalam APBN mencapai Rp.335 triliun guna mendukung pelaksanaan MBG.
Diharapkan dengan anggaran sebesar itu, target 82,9 juta penerima manfaat terpenuhi.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Dadan mengatakan mungkin bagi kementerian lain angka sebesar itu setara dengan anggaran untuk satu tahun. Tapi untuk BGN, itu merupakan kebutuhan untuk satu hari
“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.
Selain anggaran, Dadan menyebut sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi kunci dalam pelaksanaan program MBG.
Ketiganya menjadi fondasi penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, merata dan berkelanjutan.
Terkait SDM, Dadan memastikan tenaga pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih yang seluruhnya lulusan perguruan tinggi.
Mereka adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG). SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG,” tutur Dadan.
Dadan juga turut mengucapkan terimakasih kepada para mitra yang ikut serta pembangunan SPPG. Kehadiran mitra-mitra itu diharapkan bisa membantu mempercepat keberhasilan MBG.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” kata Dadan.
BGN mencatat untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp.60 triliun. Meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.
Dari Rp.6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus 2025 belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut.
Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang seluruhnya 100% hasil kolaborasi seluruh mitra.
“Kehadiran Anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia di mana mitra menjadi partner BGN yang telah menyukseskan program ini dengan cepat,” lanjut Dadan.
Saat ini ada 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi dan sisanya masih tahap verifikasi.
Ditargetkan akhir tahun ini 25.400 di daerah algomirasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.
Discussion about this post