Suaranusantara.com- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meyakini bahwa lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras tidak bermasalah secara hukum. Bahkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melanjutkan rencana pembangunan rumah sakit tersebut.
Kata Pramono, proses penyelidikan terkait pembelian lahan yang sempat dilakukan KPK telah tuntas. “Status penyelidikannya sudah dihentikan tahun 2023 oleh KPK. Dulu sempat ada temuan NJOP terlalu tinggi dengan selisih Rp 191 miliar, tapi sekarang nilai tanahnya sudah naik jadi Rp 1,4 triliun. Jadi sudah tidak mungkin dibatalkan,” kata Pramono saat ditemui di sela kunjungan ke RS Sumber Waras, Sein 27 Oktober 2025.
Menurutnya, empat dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lahan tersebut telah diselesaikan. Termasuk, katanya, soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kami sudah mendapatkan green light dari BPK, KPK, dan juga dukungan pemerintah pusat, termasuk Presiden dan pimpinan DPR. Karena itu, sekarang kami bisa mulai menyiapkan studi kelayakan dan Amdal,” ujarnya.
Dia mengatakan rumah sakit yang akan dibangun berstatus rumah sakit tipe A. Dia berharap rumah sakit itu bisa menjadi pusat layanan spesialis jantung, kanker, dan stroke.
Areanya 3,6 hektare, sangat strategis karena satu zona dengan RS Dharmais dan Harapan Kita. Kami ingin tempat ini jadi rumah sakit besar dan modern,” jelasnya.
Pramono menyebut ada dua skema yang sedang dibahas, yakni melalui creative financing atau menjadikannya proyek strategis nasional (PSN). Pramono juga berencana menemui Menteri Kesehatan dalam waktu dekat untuk membahas kerja sama dalam hal pendanaan.
“Kami sudah komunikasi dengan Dirut Bank Jakarta. Kalau dana Rp 10 triliun dari pemerintah pusat cair, bisa digunakan untuk membangun rumah sakit ini. Alternatif lainnya, kalau masuk PSN, pusat bisa turut membangun,” ucapnya.
Sebelumnya, Pramono Anung sempat mendatangi kantor KPK. Pramono berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.
“Dalam kesempatan ini, kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” kata Pramono di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 16 Oktober 2025.
Pramono menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK. Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.
“Dengan demikian, kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit,” sebutnya
*
Discussion about this post