Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto akan kembali memberikan abolisi dan amnesti bagi orang-orang yang terjerat hukum baik tersangka maupun terdakwa.
Pemberian abolisi dan amnesti jilid II ini tengah dibahas oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bersama dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum, dan Kementerian Dalam Negeri.
Pembahasan itu dilakukan dalam rapat yang digelar pada Kamis 13 November 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Dalam rapat itu membahas daftar para pihak yang berpotensi diberi pengampunan oleh negara. Kata Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pemerintah berhati-hati dalam menentukan siapa saja yan berhak menerima pengampunan oleh negara.
Mereka yang berhak sebagai penerima pengampunan oleh negara, mereka di antaranya mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI), tahanan politik, dan tahanan tersangka kasus lainnya.
“Pemerintah harus berhati-hati menentukan siapa yang layak menerima pengampunan negara. Amnesti dan abolisi sifatnya perorangan, bukan kelembagaan,” kata Yusril kepada wartawan, Kamis 13 November 2025.
Salah satu aspek yang dilihat dalam pemberian pengampunan ini ialah calon penerima harus memenuhi pertimbangan kemanusiaan, keadilan dan rekonsiliasi nasional.
Yusril mengatakan pemerintah juga akan memperhatikan kepastian hukum bagi mereka yang telah lama berstatus tersangka tanpa proses hukum lanjutan.
Kementerian Hukum mengusulkan empat kategori penerima amnesti, yakni pengguna narkotika, pelaku makar tanpa senjata, pelanggar UU ITE (penghinaan terhadap presiden atau kepala negara), serta narapidana berkebutuhan khusus seperti ODGJ, disabilitas intelektual, penderita penyakit berat, dan lansia di atas 70 tahun.
Sejauh ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait pihak-pihak yang akan mendapatkan pengampunan dari pemerintah.
Namun, Yusril menyebut kebijakan amnesti dan abolisi harus berlandaskan pertimbangan kemanusiaan, keamanan nasional, dan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan korban.
“Langkah ini bukan sekadar pengampunan, tapi bagian dari konsolidasi hukum dan rekonsiliasi nasional,” ujar Yusril.
Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono yang hadir dalam rapat menegaskan perlunya kehatian-hatian dalam memberikan rekomendasi amnesti hingga abolisi kepada pelaku terorisme, meskipun saat ini telah ada perubahan sikap di kalangan mantan anggota Jamaah Islamiyah.
“Kami tetap berpedoman pada UU Nomor 5 Tahun 2018. Negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. Sejak 2024 kami telah mengumpulkan seluruh amir JI dan mereka menyatakan Kembali setia kepada NKRI,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan perlunya pemisahan antara pengedar yang merupakan bagian dari jaringan dengan pelaku kecil yang tidak terlibat dalam sindikat. Dia menegaskan pengedar yang terlibat dalam jaringan besar narkoba tidak akan mendapatkan amnesti dan abolisi.
“Kami setuju jika pengedar skala kecil yang bukan bagian dari jaringan besar dapat dipertimbangkan untuk memperoleh amnesti, tentu dengan syarat telah menunjukkan itikad baik dan tidak mengulangi perbuatannya,” tutur Suyudi.
Discussion about this post