Suaranusantara.com- Gelombang bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat pemerintah dan DPR RI mengarahkan perhatian penuh pada langkah tanggap darurat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh sumber daya negara saat ini difokuskan pada evakuasi korban dan distribusi bantuan, mengingat masih banyak wilayah yang terisolasi serta ribuan warga yang terdampak.
Puan menyampaikan hal ini saat menanggapi desakan sejumlah pihak mengenai moratorium izin tambang baru dan evaluasi izin perusahaan di daerah rawan.
Menurutnya, kerja sama DPR dengan pemerintah tetap berjalan, namun penyelamatan warga menjadi prioritas utama sebelum melangkah ke tahap evaluatif.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah memetakan langkah investigasi terkait penyebab bencana, termasuk soal perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.
Kementerian Lingkungan Hidup disebut akan memanggil delapan perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap meluasnya dampak banjir, salah satunya untuk menelusuri asal kayu gelondongan yang terseret arus.
“Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025.
Di sisi lain, BNPB per 3 Desember mencatat korban meninggal akibat bencana ini telah mencapai 807 jiwa. Selain itu terdapat 647 orang yang masih hilang, 2.600 orang luka-luka, serta lebih dari 582 ribu warga mengungsi di berbagai daerah. Kerusakan bangunan juga masif, termasuk ribuan rumah warga serta ratusan fasilitas publik.
Puan menegaskan bahwa setelah situasi darurat teratasi, barulah pemerintah dan DPR akan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menekankan bahwa pemulihan infrastruktur, fasilitas umum, serta perbaikan ekosistem akan menjadi agenda lanjutan begitu situasi stabil.
“Saat ini, semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Jadi masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi. Kemudian masih banyak bantuan yang perlu didistribusikan,” ungkapnya.
Menurut Puan, DPR RI akan bersinergi dengan pemerintah dalam melakukan evaluasi menyeluruh atas penyebab bencana, termasuk sektor pertambangan.
Namun ia menilai fokus semua pihak saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan mempercepat distribusi bantuan di daerah terdampak.
“DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut, yang pasti tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan bantuan,” ungkap Puan.
Discussion about this post