Suaranusantara.com- Bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Indonesia yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh yang menelan ratusan nyawa, pemerintah tak menetapkan status bencana nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tak menetapkan status bencana nasional banjir Sumatera lantaran lebih berfokus pada penanganan cepat.
“Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” kata Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.
Prasetyo mengatakan banyak pertimbangan untuk tidak menetapkan status bencana nasional yang tak bjsa disampaikan ke hadapan publik.
Walau tak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah bekerja keras menangani bencana banjir di Sumatera-Aceh.
“Ya, banyak lah kan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang paling penting adalah bukan masalah statusnya (darurat bencana nasional), tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” ujarnya.
Penanganan banjir Sumatera-Aceh menjadi priorotas nasional. Pemerintah pun telah menyiapkan dana untuk penanganan banjir melalui Dana Siap Pakai (DSP).
Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno pada Rabu 3 Desember 2025.
Ia mengungkapkan, seluruh lembaga kini telah diinstruksikan oleh Prabowo agar ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas serta layanan vital.
“Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri,” ucap dia.
Di sisi lain, ia menyampaikan, pemerintah akan terus waspada dan siap siaga mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat, hingga akhir tahun 2025. Termasuk di wilayah banjir bandang saat ini, serta Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua
“Dan kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” tandasnya.
Salah satu wilayah yang terisolir akibat bencana adalah Aceh Tamiang. Hampir seluruh jalur utama di Provinsi Aceh terputus total, termasuk perbatasan Sumatra–Aceh Tamiang, Gayo Lues–Aceh Tamiang, Bireuen–Takengon, serta Bener Meriah–Bireuen.
Begitu juga dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat sehingga bantuan sulit masuk.
Discussion about this post