Menhut Raja Juli Ungkit Arahan Prabowo Soal Penjagaan Hutan: Setahun Jadi Menteri Tak Pernah Terbitkan Izin

Suaranusantara.com- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa dirinya selama setahun menjabat sebagai Menhut tak pernah sekalipun menerbitkan izin perusahaan pembukaan lahan hutan atau PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan)

Kata Raja Juli, dia hanya menerbitkan PBPH untuk restorasi ekosistem hutan dan jasa lingkungan bukan penebangan liar.

“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem,” kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

Hal ini menyusul dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga hutan Indonesia serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.

“Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani,” kata Raja Juli dalam rapat.

Dia menegaskan, izin pelepasan hutan sama sekali tak pernah dikeluarkan termasuk di tiga wilayah yang tengah dilanda bencana banjir yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.

Raja Juli kembali menekannya, dirinya hanya mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin hutan.

“Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.

“Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” sambungnya.

Raja Juli mencatat pihaknya telah mencabut 18 PBPH pada Februari 2025. Ia mengatakan bakal kembali mencabut izin 20 PBPH yang berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi.

Raja Juli mengatakan bahwa pemerintah telah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan.

“Presiden Prabowo jangan diragukan soal jaga hutan. Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami Sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal,” imbuhnya.