Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi teken surat perjanjian dagang dua negara di Washinton DC, Kamis 19 Februari 2026.
Perjanjian dagang itu antara Indonesia-AS tertuang dalam “agreement toward a new golden age Indo-US alliance”.
Resmi diteken perjanjian dagang, itu artinya kedua kepala negara telah menyepakati segala kebijakan yang telah tertuang.
“Kedua pemimpin menyampaikan kepuasan atas langkah-langkah cepat dan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh kedua negara, serta menegaskan komitmen kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut,” kata Teddy seperti dilihat dalam akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Jumat 20 Februari 2026.
Kesepakatan bukan cuma perdagangan melainkan investasi kemudian penguatan rantai pasok hingga pembentukan forum tetap untuk meredam potensi gesekan mengenai perdagangan antar kedua negara.
Penandatangan perjanjian dagang berlangsung usai rapat perdana Board of Peace (BoP).
“Pertemuan bilateral kedua negara berlangsung cukup lama, sekitar 30 menit, setelah acara Board of Peace pagi ini. Dokumen agreement beserta lampirannya juga dilanjutkan pembahasannya bersama di kantor USTR,” Ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Berikut isi lengkap perjanjian dagang Indonesia-AS:
11 MoU Ditandatangani: Nilainya US$38,4 Miliar
Sehari sebelum perjanjian ditandatangani atau lebih tepatnya pada Rabu 18 Februari 2026, pemerintah telah terlebih dahulu meneken 11 nota kesepahaman (MoU) yang sebagai turunan kerja sama perdagangan resiprokal di beberapa sektor.
Airlangga menyebut nilai total MoU tersebut sekitar US$38,4 miliar atau setara dengan Rp648,19 triliun (asumsi kurs Rp16.880/US$), dengan cakupan mulai dari sektor pertanian, energi, hingga teknologi
Berikut 11 MoU yang ditandatangi:
1. MoU Critical Mineral antara Freeport McMoran dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia
2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton
3. MoU Corn antara Sorini Agro Asia dan Cargill
4. MoU Cotton antara Busana Apparel Group dan US National Cotton Council
5. MoU Cotton antara Daehan Global dan US National Cotton Council
6. MoU Shredded Worn Clothing antara Pan Brothers dan Ravel
7. MoU Furniture antara ASMINDO dan Bingaman and Son Lumber
8. MoU Furniture antara HIMKI dan American Hardwood Export Council
9. MoU Semiconductor antara Galang Bumi Industri dan Essence
10. MoU Semiconductor antara Galang Bumi Industri dan Tynergy Technology Group
11. Transnational Free Trade Zone Frienship Pact antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC
Sejumlah kesepakatan dalam paket MoU antara lain pengembangan mineral kritis, perpanjangan kerja sama terkait Freeport, pembelian komoditas pertanian seperti jagung dan kapas, kerja sama bahan baku shredded worn clothes, sektor furnitur, sampai hilirisasi silika untuk produksi semikonduktor.
Di luar itu, ada pula kerja sama antarkawasan industri serta perdagangan dengan perusahaan-perusahaan AS.
Dibentuknya Council of Trade and Investment
Salah satu paling penting dalam kesepakatan tersebut adalah pembentukan Council of Trade and Investment.
Forum ini diproyeksikan menjadi tempat bagi kedua negara untuk membahas seluruh isu investasi dan perdagangan Indonesia-AS.
Airlangga menyebut mekanisme ini disiapkan agar persoalan dagang-investasi tidak meledak menjadi konflik terbuka. Jika ada kenaikan tarif yang dinilai terlalu tinggi, atau hal-hal yang dianggap berpotensi mengganggu neraca perdagangan kedua negara, pembahasannya akan dibawa ke Council tersebut.
Tujuan besarnya adalah membangun kemakmuran ekonomi bersama melalui rantai pasok yang kuat, sambil tetap menjaga kedaulatan masing-masing negara.
Tarif Produk RI ke AS Jadi 0% Untuk Beberapa Produk
Airlangga menyatakan, dalam perjanjian ini AS menurunkan pengenaan tarif sebagaimana tertuang dalam joint statement.
Ia menyebut ada sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik pertanian maupun industri, dengan tarif 0%.
Produk yang disebut mencakup minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga pesawat terbang.
Airlangga juga menegaskan perjanjian ini disebut “murni perdagangan” karena pasal-pasal non-kerja sama ekonomi yang sebelumnya terkait pengembangan reaktor nuklir dan isu Laut China Selatan dicabut, sehingga fokusnya diposisikan pada perdagangan dan investasi.
Untuk sektor tekstil dan apparel, pemerintah menyebut Indonesia mendapatkan tarif 0% melalui mekanisme TRQ (tariff rate quota).
Airlangga menilai skema ini penting bagi industri padat karya. Pemerintah menyebut manfaatnya menjangkau sekitar 4 juta pekerja di sektor tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan Indonesia memfasilitasi produk AS dengan tarif 0% untuk sejumlah produk pertanian, termasuk gandum dan kedelai.
Dengan tarif 0% untuk bahan baku impor tertentu dari AS, beban biaya tambahan tidak berpindah ke masyarakat.
Pemerintah menyinggung dampaknya terhadap produk turunan yang menggunakan bahan baku tersebut.
Danantara: Rencana Beli 50 Pesawat & Impor US$15 Miliar per Tahun
Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan ada beberapa implementasi kesepakatan yang berkaitan dengan mandat Danantara serta Kementerian Investasi.
Salah satunya rencana pembelian pesawat asal produsen AS.
“Di antaranya pembelian 50 pesawat Boeing, yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Boeing. Walaupun sudah ada pembicaraan awal, kami akan lanjutkan,” Ujar Rosan Roeslani.
Selain itu, ada kesepakatan impor gas dan crude oil dengan nilai sekitar US$15 miliar per tahun. Rosan juga menyebut kemungkinan pembicaraan investasi di sejumlah proyek pipeline dan beberapa bidang lain, termasuk oil and gas.
Ia menegaskan ada dua hal yang implementasinya akan berada di Danantara.
Freeport: MoU Investasi 20 Tahun, Nilainya US$20 Miliar
Rosan menambahkan, sehari sebelumnya juga telah ditandatangani MoU antara Freeport dan Pemerintah Indonesia. MoU itu ditandatangani berdasarkan mandat yang diberikan kepada pihaknya.
Dalam MoU tersebut, Freeport disebut akan meningkatkan investasi dalam 20 tahun ke depan senilai US$20 miliar. Pemerintah menilai ini berdampak positif, termasuk dari sisi penerimaan pajak, dan akan ditindaklanjuti menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama.
Discussion about this post