Suaranusantara.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan evaluasi terhadap cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menilai, jumlah penerima manfaat per SPPG yang saat ini ditargetkan hingga 3.000 siswa dapat diperkecil menjadi maksimal 1.500–2.000 siswa. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar proses produksi dan distribusi makanan berjalan lebih optimal, sekaligus tetap menjaga aspek higienitas.
Selain itu, Said menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kualitas menu gizi yang telah ditetapkan oleh Badam Gizi Nasional (BGN). Standar tersebut, menurutnya, harus menjadi acuan utama dalam pengelolaan dapur MBG.
Pernyataan itu disampaikan Said menanggapi pengelolaan SPPG yang ditargetkan mencapai 35.270 unit beroperasi pada tahun ini. Sebagian besar dapur tersebut akan dikelola oleh masyarakat, baik melalui yayasan maupun perorangan.
“Apabila terdapat pengelola yang tidak memenuhi standar, perlu ada evaluasi tegas, termasuk mekanisme daftar hitam bagi rekanan yang melanggar ketentuan,” kata Said dalam keterangannya.
Langkah tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus memastikan target intervensi gizi nasional tetap berjalan sesuai rencana.
Discussion about this post