Wakil Ketua DPRD DKI Soroti Lambannya Pemulihan Proyek Air Limbah JSDP

Suaranusantara.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyoroti lambannya pemulihan permukaan jalan pada proyek pengelolaan air limbah Jakarta Sewerage Development Project (JSDP), yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

“JSDP ini proyek besar, tujuannya baik untuk masa depan sanitasi Jakarta. Tapi jangan sampai proyek strategis nasional justru menjadi sumber kemacetan permanen karena lubangnya tidak segera ditutup,” ujar Wibi.

Ia secara khusus menyoroti kondisi di kawasan Jembatan Besi, termasuk di jalur busway, yang menurutnya mengalami dampak berkepanjangan akibat galian yang tak kunjung tuntas.

“Di Jembatan Besi, terutama di jalur busway, itu sudah hampir dua tahun tidak kelar-kelar. Ini bukan lagi kendala teknis biasa. Ini soal pengendalian proyek. Saya bahkan sudah pernah melaporkan hal ini sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas,” ujarnya.

Wibi menilai persoalan utama terletak pada koordinasi antara pihak pelaksana pekerjaan bawah tanah dengan pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan permukaan jalan. Ia menegaskan tidak boleh ada pemisahan tanggung jawab yang merugikan publik.

“Yang gali harus pastikan yang menutup. Tidak boleh ada alasan beda kontraktor lalu warga yang menanggung macet dan risiko kecelakaan. Jakarta bukan kota galian tanpa akhir,” kata Wibi.

Sebagaimana diketahui, JSDP merupakan proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang melibatkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan di sejumlah zona di Jakarta.

Proyek ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan kota.

“PSN bukan berarti kebal dari evaluasi. Justru karena ini proyek strategis, pengawasan harus lebih ketat. Kita tidak mau proyek jangka panjang yang baik, rusak citranya karena tata kelola yang lemah di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wibi akan meminta penjelasan resmi dari dinas terkait mengenai titik-titik galian yang belum dipulihkan, termasuk di Jembatan Besi, serta menuntut adanya timeline penyelesaian yang jelas dan transparan.

“Jakarta harus menjadi kota yang tertata. Bukan kota yang dibobok lalu dibiarkan. Warga berhak atas jalan yang aman dan lancar,” tutupnya.