Jakarta-SuaraNusantara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Rabu (25/10/2017) pagi.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa di awal tahun pemerintah telah menetapkan fokus tahun 2017 adalah pemerataan ekonomi dan salah satu cara untuk mencapainya melalui reforma agraria dan perhutanan sosial.
âSemangat reforma agraria dan perhutanan sosial adalah bagaimana lahan, bagaimana hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia dapat diakses oleh rakyat, dapat diakses oleh masyarakat, dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,â tutur  Jokowi.
Biasanya setiap tahun, lanjut Presiden, dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu hanya diserahkan pada masyarakat 400 ribu-500 ribu sertifikat di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, Presiden sampaikan telah perintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk serahkan 5 juta sertifikat, tahun depan 7 juta, dan tahun berikutnya 9 juta sertifikat lagi kepada masyarakat.
Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan khususnya di wilayah pedesaan.
“Ini juga merupakan aktualisasi Nawacita melalui distribusi aset produksi seperti tanah guna meningkatkan akses masyarakat untuk mengolah hutan dan lahan,” katanya.
Dia menambahkan, konferansi yang baru dibuka ini akan membedah tema-tema kunci seperti upaya mengatasi ketimpangan struktur, pengukuhan hutan adat, distribusi manfaat dan hak masyarakat dalam hutan konservasi, perlindungan masyarakat adat, penyelesaian konflik tenurial dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, investasi UMKM kehutanan dan lainnya.
Penulis: Askur
