Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri Memberikan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. Pembagian PIP itu merupakan bantuan Pemerintah Pusat dalam menurunkan buta huruf dan putus sekolah.
Menurut Irene Yusiana Roba Putri, Pembagian PIP di Kebaputen Pulau Morotai ini sebanyak 2134 yang dibagikan ke beberapa sekolah baik dari tingkat Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan.
“Pembagian PIP ini merupakan bentuk nyata dan perhatian Pemerintahan Jokowi terhadap Dunia Pendidikan. Oleh karenanya dirinya mengharapkan agar Program ini dapat terus dilanjutkan kedepannya agar Generasi Muda Bangsa Indonesia dapat terus menempuh Pendidikan sampai Perguruan Tinggi” Kata Irene usai membagikan PIP di SD Daruba 1 Pulau Morotai (11/05/2018).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Negara dapat dikatakan maju jika indikator pendidikan maju dan terus meningkat. Oleh karena itu dirinya mengharapkan agar Kepala Dinas Pendidikan baik Kabupaten maupun Provinsi dapat terus sinergis terhadap permasalahan pendidikan di Maluku Utara.Â
“Saya turun ke bawah saat reses ini merupakan upaya berpartisipasi dan menjalankan program pemerintah. Saya berharap angka putus sekolah di Indonesia dan di Maluku Utara pada khususnya dapat menurun” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai Revi Dara mengapresiasi kepedulian Anggota Komisi X DPR RI Irene Yusiana Roba Putri yang membagikan program Indonesia Pintar di Pulau Morotai. Menurutnya langkah ini merupakan upaya membantu anak anak indonesia agar tidak putus sekolah.
“Saya berharap agar para Wali Murid dapat memanfaatkan sebaik mungkin dana PIP dalam membiayai kebutuhan anak dalam menempuh pendidikan. Tidak adalagi alasan klasik karena keterbatasan biaya. Langkah ini merupakan upaya mengejar Mutu Pendidikan dan ketertinggalan perkembangan tehnologi di Pulau Morotai dan semuanya ini merupakan perjuangan dari Ibu Irene Yusiana Roba Putri” jelasnya.
Revisi Dara menegaskan bahwa tidak ada lagi pungutan biaya SPP di berbagai sekolah baik dari tingkat SD hingga SMP. Kalau ada yang memungut biaya mengenai SPP maka dirinya mengharapkan agar para Wali Murid dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan.Â
“Jika ada Sekolah yang memungut biaya SPP maka kami dari Dinas Pendidikan tidak segan segan akan menindak tegas sekolah tersebut baik pemberian sanksi kepada sekolah maupun pencopotan kepala sekolah” tutupnya. (Rokhim/Nji)
