Medan-SuaraNusantara.com
Anggota Komisi I DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Jumat (2/9/2016). Kunjungan tersebut dalam kaitan terjadinya aksi penganiayaan yang dilakukan oknum TNI-AU Lanud Soewondo terhadap warga Sari Rejo pada 15 Agustus 2016, yang mengakibatkan 20 warga menderita luka parah dan ringan, serta sejumlah fasilitas dan kendaraan rusak bahkan adanya yang hangus terbakar.
Anggota Komisi I yang berkunjung tersebut, di antaranya Marinus Gea S.E, M.Ak—dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Efendi Simbolon, Mutia Hafiz, Arief Suditomo, dan Marthin Hutabarat. Rombongan disambut Ketua Forum Masyarakat (Formas) Sari Rejo, Pahala Napitupulu, dan ratusan warga yang sedang berjuang untuk mempertahankan hak milik mereka, yakni pertapakan tanah dan rumah yang sudah dikuasai selama puluhan tahun.
Marinus Gea kepada SuaraNusantara.com mengatakan, kehadirannya bersama anggota Komisi I lainnya, untuk melihat dan mendengar langsung berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada 15 Agustus 2016.
“Kami ingin mendengar langsung dari warga, khususnya yang menjadi korban penganiayaan, serta mengumpulkan data yang akan dibahas di Komisi I,” katanya.
Pada kesempatan itu, Marinus Gea melakukan dialog dengan sejumlah warga, sekaligus memberikan semangat agar tetap kuat dalam memperjuangkan hak-haknya.
“Kami akan ketemu dengan Danlanud untuk mendengarkan penjelasan, juga terkait dengan masalah tersebut. Kedua belah pihak kami dengarkan dan akan dibawa dalam rapat-rapat Komisi I,” katanya.
Di kesempatan lain, Pahala Napitupulu, memaparkan bagaimana sejarah 39.000 jiwa atau 5.570 kepala keluarga yang saat ini berdomisili di 6 lingkungan di Kelurahan Sari Rejo tersebut.
“Kami sudah puluhan tahun bertempat tinggal di Sari Rejo ini dengan status penggarap, yang oleh Mahkamah Agung sudah dimenangkan untuk memiliki hak milik terhadap tanah. Kami sedang memperjuangkan perubahan dari penggarap menjadi pemilik. Kami ingin diberikan kemudahan dalam pengurusan surat hak milik atau Prona” kata Pahala Napitupulu.
Namun, menurut Pahala Napitupulu, dalam proses yang sedang berjalan itulah, muncul permasalahan baru dimana pihak TNI-AU hendak melakukan pengosongan lahan yang sudah menjadi tempat tinggal warga.
Upaya pihak TNI-AU itu, tidak dapat diterima warga begitu saja, sehingga ada perlawanan, yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan. Bahkan ada seorang bocah laki-laki mengalami tindakan yang tidak terpuji dari oknum TNI-AU, dan sebagian harus mendapat perawatan.
“Penganiayaan terhadap warga, sangat tidak manusiawi. Bahkan, kami ada menemukan beberapa selongsongan peluru, dan seorang warga ada yang tertembak di kaki kiri bagian belakang,” kata Pahala Napitupulu sembari memperkenalkan 4 perwakilan dari para korban penganiayaan tersebut.
Pahala Napitupulu mengungkapkan, para warga mengharapkan anggota Komisi I dapat mengawal proses penganiayaan secara hukum korban penyerangan TNI-AU Soewondo Medan pada tanggal 15 Agustus 2016 terhadap masyarakat Sari Rejo.
“Kami menginginkan oknum-oknum TNI-AU yang melakukan penganiayaan itu, ditangkap dan diberikan hukuman sepadan,” kata Pahala Napitupulu.
Marinus Gea menegaskan, Komisi I akan memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Pahala Napitupulu juga meminta secara khusus kepada Marinus Gea dan Marthin Hutabarat, agar mereka dapat memberikan perhatian ekstra terhadap nasib warga Sari Rejo. (Ingot)
