Jakarta – Suara Nusantara
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menerangkan, alat bantu untuk mendeteksi keaslian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau card reader sudah diperjual-belikan di pasar. Karenanya, penyelenggara dalam hal ini KPU sebaiknya menganggarkan alokasi dana untuk penyediaan card reader ini.
“Penyelenggara Pilkada adalah KPU, card reader sudah dijual di banyak tempat, KPU beli aja,” ujar Zudan melalui saluran telephone kepada Suara Nusantara, Rabu (8/2/2017).
Pembelian card reader kata Zudan, hanya cukup sekali saja. Nantinya KPU bisa menggunakan alat bantu ini bukan hanya untuk penyelenggaraan Pilkada melainkan di saat Pileg maupun Pilpres.
“KPU beli (card reader red) saja, bisa dipakai untuk Pilkada, Pileg dan Pilpres,” imbuh dia.
Selain itu Zudan mengaku, pihaknya telah menyurati lembaga maupun instansi pengguna data Dukcapil untuk menggunakan card reader.
Adapun lembaga dan instansi yang telah menggunakan alat bantu ini meliputi lembaga pemerintah mapun non pemerintah.
“Lembaga pemerintah 40, lembaga non pemerintah 122, jadi total ada 162 lembaga Pengguna (card reader red),” papar Zudan.
Dikatakan Zudan, lembaga atau instansi yang sudah menggunakan card reader seperti, Badan Intelkam Polri sebanyak 929 buah, Korlantas 250 buah, BRI 127 buah, BPR Karya Jatnika 100 buah, BPJS Ketenagakerjaan 68 buah dan BNP2TKI 25 buah. (Has)
