SuaraNusantara.com- Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menuai polemik lantaran program ini malah membuat pemerintah dinilai tak mampu menggulirkan subsidi untuk rakyat.
Tapera malah dinilai sebagai program subsidi dari rakyat untuk rakyat bukannya negara.
Seharunya negaralah yang bertanggungjawab untuk mensubsidi rumah layak bagi orang kalangan menengah ke bawah, bukan rakyat.
Dengan demikian, Tapera dianggap sebagai program memalukan.
Hal ini dikatakan oleh Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Raba Putri.
Kata Irine, seharusnya pemerintahlah yang wajib menyediakan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah bukan malah rakyat dengan memaksa ikut serta Tapera.
Irine berujar demikian, lantaran mendengar penjelasan dari beberapa menteri yang mengatakan jika warga yang tidak membutuhkan lagi rumah atau yang telah memiliki rumah juga wajib dikenakan pemotongan gajinya.
Ini bertujuan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Padahal seharusnya subsidi bukan jadi kewajiban masyarakat tapi negaralah yang wajib mensubsidi untuk rakyatnya.
Melihat hal itu, Irine menilai bahwa ini sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam menggulirkan subsidi untuk rakyat.
“Ini merupakan bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan subsidi pada rakyatnya dengan mengulirkan program Tapera,” katanya dalam keterangan pada Jumat 7 Juni 2024.
Adapun Tapera menimbulkan kemarahan dari masyarakat, karena hanya menambah beban baru di tengah ekonomi yang sulit serba melilit.
Melihat adanya kemarahan dari masyarakat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun menyesalkan mengapa Tapera tergesa-gesa sementara rakyat belum siap.
Alhasil Basuki bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun sepakat untuk menunda Tapera.
Penundaan ini jika DPR RI mengusulkan Tapera, maka Basuki dan Sri Mulyani sepakat ikuti arahan.
*
Discussion about this post