DPRD DKI Tinjau Efektivitas PSO, Minta Transjakarta hingga MRT Kurangi Ketergantungan Subsidi

Suaranusantarac.om –  Komisi B DPRD DKI Jakarta mengevaluasi efektivitas subsidi Public Service Obligation (PSO) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada sejumlah moda transportasi umum, seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Transjakarta, dan Lintas Rel Terpadu (LRT).

BACA JUGA : DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan AMPSI soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, evaluasi itu dilakukan untuk memastikan peluncuran dan penggunaan dana PSO setiap tahun berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

“Kita secara khusus membahas PSO untuk mencakupi layanan transportasi di wilayah Jakarta. Baik Transjakarta, MRT, maupun LRT,” ujar Nova di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA : Di Tengah Ingub Mengatur ASN Setiap Rabu Wajib Naik Transportasi Umum, Rano Karno Hari Ini Izin Pakai Kendaraan Pribadi: Jadi Saksi Nikah

Menurut dia, peningkatan pendapatan non-farebox atau pendapatan di luar tiket merupakan langkah penting mengurangi ketergantungan terhadap subsidi PSO.

Adapun pendapatan di luar tiket antara lain, iklan, kerja sama komersial, maupun pengelolaan aset transportasi.

Maka dari, Komisi B juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi terus berinovasi dalam menciptakan sumber pemasukan alternatif yang berkelanjutan.

“BUMD sektor transportasi yakni, TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. “Ke depan, terkait dengan non-farebox yang kita tingkatkan,” ungkap Nova.