Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku bertambah prihatin saat mencuatnya masalah dalam dunia pendidikan, seperti tawuran pelajar, kekerasan di sekolah, bencana alam, bangunan sekolah rusak, yang mana semua beban dialihkan kepada Kemendikbud. Padahal, ada 20 kementerian lain yang mengelola dana pendidikan
Menurut Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 39 triliun dalam APBN 2017. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding yang diurus Kementerian Agama mencapai Rp 51 triliun.
“Jangan dikira Kemendikbud mengurusi dana pendidikan ratusan triliun. Dana pendidikan 20 persen memang sekira Rp 400 triliun, tapi yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 39 triliun. Kemenag malah jauh lebih banyak. Bahkan uang nikah atau cerai masuk di dana pendidikan Kemenag,” jelas Muhadjir dalam keterangannya, Sabtu (11/3/2017).
Pendapat senada juga dilontarkan pengamat pendidikan Indra Charismiadji. Menurutnya, target dana pendidikan di APBN 2017 semuanya tentang sekolah, tetapi Kemendikbud bukan pengelola tertinggi. Justru Kemenag yang tertinggi.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengelola dana pendidikan sebesar Rp 200 miliar, Kementerian Keuangan Rp 2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 4,1 triliun, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rp 1 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 115 miliar, dan beberapa kementerian lain.
Penulis: Yon
