PDIP Ingatkan Presiden Dengar Suara Rakyat untuk Pilih Panglima TNI

SuaraNusantara.com-Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya mendengarkan suara rakyat dalam pengisian jabatan strategis, termasuk panglima TNI. Hasto mengakui bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, namun harus didasarkan pada alasan rasional.

“Kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan, termasuk pemerintah, meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Tapi apakah betul-betul itu dalam rangka untuk menggelorakan profesionalitas TNI?” ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2023.

Hasto juga menegaskan bahwa PDIP berfokus pada pemenangan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Pilpres 2024 dan tidak ingin terlalu terlibat dalam berbagai isu yang beredar.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ungkap Alasan Menunjuk Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI

“Kami yang terpenting saat ini semua fokus pada pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Parpol, relawan, simpatisan, gerakannya hanya tunggal. Dinamika politik nasional apapun harus dijawab dengan turun ke bawah, memperkuat bagi pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD,” tutup Hasto.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Nama Agus Subiyanto diketahui memiliki sejarah kolaborasi dengan Jokowi sejak masa jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Sementara itu, posisi KSAD diduga akan diisi oleh Letjen Maruli Simanjuntak, yang merupakan menantu dari orang kepercayaan Jokowi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Banyak pihak menganggap bahwa Presiden Jokowi tengah melakukan konsolidasi kekuatan menjelang berakhirnya masa jabatannya pada Oktober 2024, dengan banyak orang dekatnya yang diharapkan akan memegang posisi-strategis baik di militer maupun jabatan-jabatan sipil.

Baca Juga: Hasto: PDIP Berikan Privilege ke Jokowi dan Keluarga Namun Kami Ditinggalkan