SuaraNusantara.com – Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, memberikan penilaian terkait penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ada penurunan dalam penegakan hukum saat ini, yang mengakibatkan Ganjar memberikan nilai 5 dalam skala 1-10.
Pernyataan Ganjar ini menjadi sorotan, mendapatkan tanggapan kritis dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka menegaskan bahwa evaluasi tersebut adalah tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, sebagai pasangan Prabowo-Gibran.
Namun, Mahfud MD membela Ganjar, menyatakan bahwa skor 5 yang diberikan Ganjar merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres.
Baca Juga: UGM Bantah Larang Anies Baswedan Jadi Pembicara, Ini Penjelasannya
Ganjar mengemukakan pandangannya saat berbicara di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang diselenggarakan di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 18 November 2023.
Menurut Ganjar, penurunan dalam penegakan hukum terjadi karena campur tangan dan intervensi dari para pemangku kebijakan. Dia menyebut adanya rekayasa dan intervensi yang menyebabkan ketidaktelitian dan ketidaknetralan dalam penegakan hukum.
Ganjar juga menyinggung bahwa nilai tinggi sebelumnya terkait penegakan hukum di era Jokowi disebabkan minimnya kasus yang mencuat. Namun, dia enggan menyebutkan kasus konkret yang mendasari penilaiannya.
Baca Juga: Penipu Tiket Konser Coldplay Ditangkap, Pernah ke Belanda
“Dalam kasus beberapa waktu lalu, kita melihat bagaimana hal ini mengekspos masalah-masalah yang sebelumnya tersembunyi. Karena kasus ini ‘jeblok’, maka penilaian saya adalah lima (dari 1-10),” ungkapnya tanpa merinci lebih lanjut. (Alief)
Discussion about this post