SuaraNusantara.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membantah keberadaan pakta integritas yang memuat dukungan terhadap kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Kabupaten Sorong. Gunawan menegaskan hal ini usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 22 November 2023.
Pakta integritas tersebut disebut-sebut dibuat di Sorong pada Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silalaban serta Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Yan Piet Mosso sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada 12 November 2023.
Pakta integritas itu memuat lima poin, termasuk dalam poin keempat menyatakan dukungan minimal 60 persen plus satu suara pada Pilpres 2024 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Kabupaten Sorong.
Baca Juga:Jenderal Agus Subiyanto Resmi Jabat Panglima TNI Menggantikan Laksamana Yudo Margono
Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu, menyatakan bahwa pihaknya sedang meminta Bawaslu Kabupaten Sorong untuk mengecek kebenaran pakta integritas tersebut. Bagja menegaskan pentingnya netralitas pejabat daerah dalam Pemilu 2024 sesuai dengan UU ASN.
Sementara Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak menggunakan cara kotor, termasuk terkait pakta integritas. Dalam rapat konsolidasi Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud, Hasto menegaskan komitmen untuk menjaga prinsip no black campaign.
Di sisi lain, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silalaban, yang menandatangani pakta integritas, telah dirotasi menjadi Staf Khusus KSAD. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang mengalami mutasi, rotasi, dan promosi jabatan hingga melibatkan 60 perwira tinggi (pati) dalam lingkungan TNI. (Alief)
Discussion about this post