Suaranusantara.com – Presiden Prabowo Subianto memilih cara yang tidak biasa dalam merumuskan arah politik luar negeri Indonesia. Alih-alih hanya mengandalkan jalur birokrasi dan perumusan tertutup di lingkar pemerintahan, Prabowo justru membuka ruang dialog langsung dengan para tokoh, akademisi, dan praktisi hubungan internasional di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan itu menghadirkan beragam latar belakang, mulai dari pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, praktisi, hingga pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI. Suasana diskusi disebut berlangsung terbuka, dengan Presiden terlibat langsung dalam pertukaran gagasan.
Menteri Luar Negeri Sugiono, yang turut mendampingi Presiden, menyebut forum tersebut sebagai upaya Presiden menjelaskan sekaligus mendiskusikan arah politik luar negeri Indonesia secara lebih partisipatif.
“(Pertemuan) dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia,” ucap Sugiono.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak diwarnai perdebatan tajam, melainkan pertukaran perspektif yang saling melengkapi. Sejumlah tokoh turut menyampaikan pandangan dan pertimbangan yang dinilai sejalan dengan pemikiran yang tengah dirumuskan pemerintah.
“Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” tuturnya.
Dia menambahkan, forum semacam ini direncanakan tidak berhenti sebagai pertemuan sesaat. Presiden, kata Sugiono, mengarahkan agar diskusi serupa dijadikan agenda rutin guna menyamakan frekuensi antara pemerintah dan komunitas strategis di bidang hubungan internasional.
Langkah ini dinilai sebagai upaya membangun tradisi baru dalam perumusan kebijakan luar negeri, yakni dengan melibatkan pemikiran kolektif di luar struktur formal pemerintahan.
Discussion about this post