Kota Tangerang – SuaraNusantara
Aliansi Organisasi Bantuan Hukum Tangerang Raya mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang.
OTT tersebut melibatkan tujuh orang yang terdiri dari hakim, Panitera, dan pengacara.
Dari ketujuh yang di OTT, empat diantaranya telah ditetapkan tersangka yakni Wahyu Widya Nurfitri yang merupakan hakim, Tuti Atika yang merupakan Panitera Pengganti, Agus Wiratno dan HM Saipudin yang merupakan pengacara.
“Kami mengapresiasi langkah KPK yang terus melakukan langkah pemberantasan korupsi, khususnya pada sektor Peradilan,” ujar Koordinator, Abdul Hamim Al Jauzie saat menggelar konferensi pers pada, Rabu (14/3/2018).
Ia mengatakan, hingga saat ini, telah ada 17 hakim dan sembilan Panitera yang telah di proses hukum oleh KPK lantaran terlibat kasus suap. Bahkan, dalam 2017 saja, terdapat 256 laporan kepada ombudsman RI mengenai layanan publik pada lembaga peradilan.
“pengaduan tersebut diantaranya mengenai dugaan keberpihakan hakim dalam mengadili perkara, tapi hanya 58 hakim yang direkomendasikan untuk diberikan sanksi oleh KY, itu pun tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengatakan, meski MA terus melakukan perbaikan terhadap sistem dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun banyak implementasi yang bermasalah.
“Seperti sistem informasi perkara online yang sudah berjalan, tapi sering kali tidak ada pembaruan atau update,” ujarnya.
Ia bahkan meminta organisasi advokat memecat kedua pengacara yang terlibat OTT tersebut. Pasalnya, hal tersebut mencoreng profesi advokat.
“OTT yang melibatkan dua advokat ini harus menjadi pelajaran berharga bagi advokat lain dan Organisasi advokat, dan segera harus menindak tegas dengan memecat kedua advokat ini,” tukasnya. (Akim/Nji)
