Kota Tangerang – Pemkot Tangerang akan menghentikan pelayanan publik di Komplek Kehakiman dan Pengayoman yang merupakan lahan milik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
Hal itu merespon sindiran Menkum HAM Yasonna Laoly yang menilai Wali Kota Arief R. Wismansyah kurang ramah terkait dengan proses perizinan pembangunan Poltekim dan Poltekip di sekitar Puspemkot Tangerang.
Bahkan, Yasonna menuding Arief mencari gara-gara karena mewacanakan lahan milik Kemenkum HAM akan dijadikan lahan pertanian.
Baca Juga: Resmikan Poltekim, Menkumham Tuding Wali Kota Tangerang Cari Gara-gara
Terkait dengan penghentian layanan publik, Arief mempersilahkan kepada Kemenkum HAM mencari pihak lain.
“Mereka merasa saya sudah kurang ramah. Kalau masyarakat yang ada di Menkum HAM mungkin atas arahan Pak Menteri punya pelayanan yang lebih ramah dari Pemkot Tangerang untuk ngurusin sampah, jalan dan PJU silahkan. Kamu juga tidak maksakan diri kok,” kata, Jum’at (12/7/2019).
Jika pelayanan yang diberikan Pemkot Tangerang kepada masyatakat yang tinggal di atas laham Kemenkum HAM belum maksimal, Arief meminta maaf.
“Kami mohon maaf kalau selama ini pelayanan Pemkot Tangerang kepada Menkum HAM kurang ramah,” ucapnya.
Lebih lanjut sambung Arief, pihaknya juga belum mendapat balasan atas surat keberatan yang ditujukan untuk Yasonna.
“Gak ada (tanggapan), jadi enggak apa-apa yang penting saya bisa terus melayani mayarakat. Jujur kalau dibilang saya cari gara-gara saya tidak pernah cari gara-gara,” pungkas Arief.(aul/and)
Discussion about this post