Suaranusantara.com – Tahun 2022 terbukti menjadi tahun yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Meskipun sudah memasuki tahun ketiga pasca pandemi Covid-19, upaya pemulihan ekonomi nasional masih terhambat oleh berbagai resiko ketidakpastian global.
Kebijakan “zero Covid-19” yang diterapkan oleh Tiongkok dan meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama dari konflik Rusia-Ukraina, telah berdampak signifikan pada lonjakan harga komoditas pangan dan energi.
Dalam menghadapi situasi ini, anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, menyatakan bahwa pemerintah telah merespons dengan menggunakan APBN sebagai alat pengaman untuk meminimalisir dampak krisis global pada perekonomian domestik. Kebijakan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan negara akibat lonjakan harga komoditas internasional.
Baca Juga :Â Rizki Natakusumah Fraksi Demokrat: Asumsi Makro Ekonomi 2022 Harus Dievaluasi
“Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencapai 5,31%, melebihi target APBN yang sebesar 5,2%. PDB riil pada tahun 2022 bahkan mencatat pertumbuhan sebesar 7,0% dibandingkan dengan PDB pada tahun 2019. Prestasi ini patut diapresiasi mengingat kondisi pemulihan ekonomi global yang masih rapuh,” ujar Charles dalam pandangannya saat Rapat Paripurna di Gedung Parlemen pada Kamis, 24 Agustus 2023.
Ia juga menambahkan, “Meskipun demikian, Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa situasi ini masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, terutama karena laju pertumbuhan konsumsi hanya tumbuh sebesar 4,93% pada tahun 2022, belum mencapai level sebelum pandemi.”
Charles menyampaikan bahwa Fraksi Partai NasDem melihat pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 sebagai bukti konsistensi dan kerja keras pemerintah dalam menjalankan pengelolaan anggaran negara secara akuntabel dan transparan.
Baca Juga :Â WFH untuk ASN DKI: Harapan Atasi Kemacetan, Kenyataan Lalu Lintas Meningkat
“Dalam kondisi yang sulit akibat Pandemi Covid-19, Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi yang besar terhadap komitmen pemerintah dalam mempertahankan Opini WTP tersebut. Prestasi ini, walaupun bukan tujuan akhir, setidaknya membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara,” paparnya.(Kml)
Discussion about this post