Digitalisasi Perpustakaan MPR Menjadi Langkah Strategis Memperluas Akses Publik

Suaranusantara.com- Digitalisasi perpustakaan MPR menjadi langkah strategis untuk memperluas akses publik terhadap dokumen-dokumen kenegaraan, risalah sidang, naskah akademik, dan referensi konstitusi. Selain itu, digitalisasi perpustakaan juga meningkatkan efisiensi pelayanan informasi kepada masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan.

Demikian dikatakan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, S.IP, M.E, dalam seminar bertema “Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Pengetahuan sebagai Bentuk Pelayanan Publik” di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (18/11/2025).

Seminar kolaborasi Perpustakaan MPR RI dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini dihadiri Wakil Dekan I Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D, Ketua Departemen Administrasi Publik, Wike, S.Sos, M.Si. DPA, Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, Dr. Farida Nurani, S.Sos, M.Si, serta narasumber seminar yaitu Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib, (praktisi dan akademisi) dan Bayu Amengku Praja, S.Mn, M.Si, (Kepala Laboratorium Ruang Baca: Fadel Muhammad Resource Centre) dan diikuti mahasiswa program studi perpustakaan FIA Universitas Brawijaya. Sebelumnya, di Ruang Dekan FIA, Dekan FIA Prof. Dr. Hamidah Nayati Utami dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Anies Mayangsari Muninggar menandatangani perjanjian kerjasama antara Perpustakaan MPR RI dan Universitas Brawijaya Malang dalam pelaksanaan (implementation agreement) seminar perpustakaan.

Anies mengungkapkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah membawa perubahan besar terhadap perilaku masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi. “Melalui dukungan aplikasi, fitur, dan sistem data digital yang kini tersedia di perpustakaan, masyarakat dapat memperoleh beragam data dan informasi dalam waktu yang relatif cepat dan efisien,” katanya.

Menurut Anies, perpustakaan digital adalah enabler utama bagi Anggota MPR RI dan Staf Sekretariat Jenderal MPR RI untuk mengakses koleksi, dokumen historis, dan kajian mendalam secara real-time dan 24 jam 7 hari. “Hal ini sangat krusial dalam mendukung tugas-tugas vital seperti: pengkajian sistem ketatanegaraan, amandemen UUD, dan pemasyarakatan Empat Pilar MPR yang memerlukan data akurat dan cepat,” tuturnya.

Anies menambahkan transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal komitmen terhadap keterbukaan, inklusivitas, dan pelayanan publik yang berkeadilan. “Perpustakaan Digital MPR RI adalah wujud nyata dari semangat reformasi birokrasi, inovasi kelembagaan, dan dedikasi terhadap literasi kebangsaan,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Anies, perpustakaan digital adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi, yakni sebagai lembaga publik, perpustakaan digital adalah sarana untuk membuka akses informasi kepada masyarakat luas (akademisi, mahasiswa, peneliti). “Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mengawal tugas-tugas konstitusional MPR RI dan menjaga akurasi, transparansi, dan keberlanjutan pengetahuan dalam format yang mudah diakses lintas generasi dan lintas wilayah,” tegasnya.

Perpustakaan digital mempunyai dampak positif sangat besar karena akses terhadap sumber pengetahuan menjadi lebih luas, cepat, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. “Namun demikian, kendala yang dihadapi juga tidak sedikit. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai teknologi, masalah keamanan data, hingga kesenjangan akses internet di beberapa wilayah. Di sisi lain, tantangan juga datang dari kebiasaan lama—budaya membaca secara fisik yang kini harus diimbangi dengan literasi digital yang kuat,” katanya.

Indeks Literasi Digital

Sementara itu dalam seminar ini narasumber Bayu Amengku Praja mengungkapkan perpustakaan digital memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat dan komunitas. Ini dapat dilihat dari kegiatan literasi digital di masyarakat.

“Selama tiga tahun terakhir indeks literasi digital meningkat. Data dari Komdigi, tahun 2023 sebesar 43,18, tahun 2024 menjadi 43,34, dan tahun 2025 naik menjadi 44,53. Dari data ini perpustakaan digital sangat dibutuhkan masyarakat, karena informasi bisa diakses melalui handphone, laptop, dan lainnya,” ungkapnya.

Bayu juga menyebut data dari Perpustakaan Nasional, selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2024 koleksi e-book dari 7.746 meningkat drastis hingga mencapai 739.696. Tidak hanya e-book, Perpusnas juga menyediakan journal, dan lainnya. Sedangkan di Perpustakaan Universitas Brawijaya e-book sekitar 7.193 judul, sedangkan journal lebih 100 ribu, serta soft file dari skripsi, tesis, dan disertasi terus bertambah.

Narasumber lainnya Welmin Sunyi Ariningsih menyebutkan perpustakaan digital telah menjadi pilar utama dalam revolusi akses informasi. Perpustakaan digital memperluas jangkauan pengetahuan dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. “Transformasi dari perpustakaan konvensional ke digital bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam pengelolaan dan diseminasi pengetahuan,” katanya.

Menurut Welmin, di Indonesia perpustakaan digital menjadi solusi strategis untuk memperluas akses informasi, meningkatkan literasi, dan mendukung pemerataan pendidikan terutama di wilayah terpencil. “Transformasi ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pengetahuan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.