Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersilaturahmi dengan jajaran komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pertemuan berlangsung di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
“Silaturahmi ini dalam rangka proses Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019,” demikian Tjahjo.
Tampak hadir sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendampingi Mendagri diantaranya yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dodi Riyatmadji.
Kemudian ada juga Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gede Suratha. Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan hadir lengkap bersama seluruh komisioner.
Mendagri menyatakan, pihaknya berkomitmen agar pilkada berlangsung jujur, adil, aman dan demokratis. Mendagri berharap tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat. “Tidak ada politik uang, kampanye hitam,” tegasnya.
Diungkapkan, Kemendagri akan bekerjasama dengan Bawaslu apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral. “Lalu berkaitan dengan politik uang, termasuk mencari titik temu mengawasi kampanye hitam,” ungkapnya.
Mendagri menyadari panitia pengawas pemilu (panwaslu) sulit menindak kampanye hitam dan isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tanpa ada pengaduan. Meski begitu, Mendagri optimistis Bawaslu hingga panwaslu di daerah dapat bekerja optimal didukung pihak kepolisian, kejaksaan, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu mengatakan, pihaknya telah siap mengawasi Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu 2019. “Kelembagaan kami di kecamatan sudah terbentuk,” ujar Abhan.
Dia menuturkan, pihaknya telah meneruskan kepada seluruh pengawas hingga tingkat terbawah agar bersiaga. Khususnya, mencermati proses pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Peserta biasanya injury time (akhir waktu) mendaftarnya. Padahal pengawasannya susah kalau mepet-mepet. Sejauh ini belum ada info signifikan terkait pendaftaran, tapi yang jelas kami akan mengawasi sampai penetapan paslon,” tuturnya.
Seperti diketahui, pendaftaran paslon dibuka pada 8-10 Januari 2018. Sedangkan penetapan paslon dijadwalkan pada 12 Februari 2018.
“Ada fenomena menarik dari calon perseorangan, dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada, sejauh ini ada 141 pasangan, variatif dari kabupaten, kota dan provinsi. Tapi apakah nanti verifikasi memenuhi syarat atau tidak, kita tunggu penetapan KPU,” tandasnya.
Penulis: Askur
