Suaranusantara.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan harusnya pemerintah daerah dan organisasi masyarakat (ormas) berkolaborasi dalam mengatur perparkiran di Jakarta.
Dia lantas memberi contoh di negara-negara maju seperti Jepang yang telah melakukan hal serupa dengan ormas-ormasnya.
“Gini, kalau menurut saya Ormas itu kan gini, di negara maju seperti Jepang dan lain-lain, itu yang namanya Ormas-Ormas ini harus diakomodir juga. Jadi pemerintah juga harus bisa berkolaborasi lah dengan Ormas,” kata Kenneth di DPRD DKI, Rabu (14/5/2025).
Meski demikain, dia menekankan kejelasan dan ketegasan dalam aturannya.
Sebab, kata Kenneth, apabila aturannya tak kelas maka potensi kebocoran pada perparkiran di Jakarta tetap akan terjadi.
“Cuman kan harus ada aturan main yang jelas kan. Nggak bisa dicuekin. Kalau dicuekin kan jadi semua jalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
“Kalau jalan sendiri-sendiri ya akibatnya seperti inilah. Akan ada kebocoran-kebocoran. Kalau kayak parkir liar ini kan kita tahu juga sebagian besar kan dikelola oleh Ormas,” tambah Kenneth.
Maka dari itu, dia menyarankan agar pemerintah merangkul ormas-ormas tersebut agar dapat berkolaborasi dengan baik dan adil.
“Makanya di rapat saya juga memberikan masukan supaya Ormas-Ormas ini kita rangkul. Jadi ya Ormas-Ormas ini kita rangkul, kita berikan ruang kepada mereka supaya mereka bisa berkolaborasi lah dengan kita. Jadi masalah hitung-hitungannya jelas,” tuturnya.
“Supaya tidak ada kebocoran juga kan. Karena kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah,” tambah Kenneth.
Discussion about this post