Jakarta-SuaraNusantara
Pemerintah menyiapkan skema Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat, yang di dalamnya menyangkut Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme dalam land clearing, dan skema keterlibatan pihak swasta serta standardisasi pembiayaan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, dalam program peremajaan karet ini, fokus utama pemerintah selain meningkatkan produktivitas perkebunanan karet, juga yang terpenting adalah mengutamakan kesejahteraan petani karet itu sendiri.
“Berhubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat,” kata Darmin saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Perkebunan Karet Rakyat, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Darmin berharap, dengan adanya penetapan SOP Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat akan menjamin terpenuhinya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet rakyat.
Beberapa faktor penunjang dari program ini pun, menurut Menko Perekonomian, tak luput dari perhatian pemerintah baik dari sisi ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat, mekanisme dalam land clearing, dan skema keterlibatan pihak swasta serta standardisasi pembiayaan.
Darmin mengingatkan pentingnya konsolidasi lahan dan dukungan dana melalui kebijakan Cess untuk peremajaan karet rakyat ini. Hal ini mengingat, kegiatan konsolidasi lahan di Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah, namun tetap memerlukan sumbangsih banyak pihak guna mewujudkan tujuan dari konsolidasi lahan itu sendiri.
Menyiasati persoalan itu, Menko Perekonomian mengemukakan, pemerintah telah menyiapkan opsi untuk masalah konsolidasi lahan di Indonesia, yaitu implementasi konsep FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority) dan BOT (Build-Operate-Transfer).
Konsep FELCRA, lanjut Menko Perekonomian Darmin Nasution, dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan cara memberi bantuan pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak atau kurang produktif sebagaimana yang diterapkan di Malaysia.
“Konsep ini cocok dilakukan di Indonesia karena banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang pemiliknya tidak mampu mengelola lahan yang berakibat pada rendahnya pendapatan,” jelas Darmin.
Sementara itu, konsep BOT, menurut Menko Perekonomian, menjadi opsi dalam konsolidasi lahan karena dibukanya kesempatan partisipasi swasta dalam membangun wilayah di sekitar perkebunan karet seperti yang diterapkan di Tiongkok.
Adapun mengenai pungutan Cess, apabila skema ini diberlakukan di Indonesia, besaran yang diusulkan sebesar Rp 200/kg untuk tahun pertama. Dengan harga saat ini yang berada dikisaran 1,5 dollar AS/kg atau Rp 20.250/kg, maka besaran Cess ini hanya sebesar 1% dari Internasional dan 1,13% dari harga petani.
Dalam teknis pelaksanaan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat, lanjut Darmin, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan bertindak sebagai pengelola dana Cess. “Nantinya, BPDP akan mendapat dukungan berbagai instansi seperti Balai Penelitian Karet, Dinas Perkebunan Daerah dan industri skala besar dan menengah untuk pengolahan karet alam,” ujarnya.
Penulis: Askur
