Suaranusantara.com – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menuding dirinya dalang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menegaskan, rencana revisi UU KPK merupakan diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan dirinya.
Ia meminta agar masyarakat melihat kembali sejarah dan proses revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sehingga informasi yang berkembang tidak menjadi simpang siur.
“Gini ya supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Ini kan zamannya keterbukaan, coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi, dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas,” ujar Jokowi, Rabu (26/2/2025).
“2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR. Dah gitu aja,”tambah dia.
Lalu, saat ditanya mengenai keputusan Presiden dalam menerbitkan surat presiden (supres) terkait revisi UU KPK, Jokowi mengatakan hal itu ia keluarkan dikarenakan semua fraksi di DPR telah menyetujui pembahasan revisi UU KPK tersebut.
“Ya supresnya itu, kalau semua fraksi di DPR menyetujui, ya presiden kalau tidak (mengeluarkan supres) ya musuhan dengan fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu, bukan dari sini (sambil menunjuk hati), bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya,” jelas Jokowi.
Jokowi mengaku tak menandatangani undang-undang tersebut meskipun revisi UU KPK telah disahkan dan diundangkan.
“Dan sampai setelah diundangkan, saya akhirnya juga tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku,” kata dia.
Terkait tuduhan Hasto yang menyebut bahwa revisi UU KPK bertujuan untuk memuluskan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wali Kota Solo dan menantunya, Bobby Nasution, sebagai calon Wali Kota Medan, Jokowi mengatakan, tuduhan itu hanyalah cerita yang dibuat-buat tanpa dasar yang jelas.
“Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah gitu aja. Saya kira itu aja. Hubungannya apa (untuk memuluskan Gibran dan Bobby), coba pakai logika dong kita itu, pakai logika, untuk apa? Masak untuk mengegolkan hal-hal yang kecil pemilihan wali kota. Yang benar aja. Logika kita, kita pakai lah,” ucapnya.
Diketahui, belum lama ini beredar rekaman video Hasto yang menyebut nama Jokowi sebagai inisiator di balik upaya pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang (RUU) KPK.
Lewat rekaman video itu, Hasto pun menyebut jika upaya pelemahan terhadap KPK disebut dirancang oleh Jokowi saat menjelang putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dan sang menantu Bobby Nasution maju di Pilkada Serentak 2020 lalu.
Hasto juga menyebut jika Jokowi membutuhkan dana sebesar 3 juta USD agar bisa memuluskan upaya membonsai kewenangan lembaga antirasuah itu.
Discussion about this post