Suaranusantara.com- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan Kamis 13 Maret 2024 mengumumkan membentuk dua desk baru untuk menangani penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Adapun dua desk baru yang diumumkan Budi Gunawan yakni Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
“Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ucap Budi Gunawan dalam jumpa pers di Kantornya, Kamis 13 Maret 2025.
Adapun Budi Gunawan mengumumkan dua desk baru itu usai melakukan rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait termasuk TNI-Polri dan Kejaksaan Agung. Selain itu sejumlah gubernur juga mengikuti rapat.
Kata Budi, Desk Karhutla leading sektornya antara lain Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.
Sedangkan desk PPMI eading sektornya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.
Selain itu, kata Budi dua desk ini juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yakni dari Kemensetneg, Kemendagri, Kemenlu, dari TNI, Polri, dan Kejagung.
Kemudian Kementerian PMI/BP2MI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Komdigi, Kemenimipas, Kementerian ATR/BPN, Kemenkes, Kemensos, Kemenaker dan Kementan.
Lalu Budi juga melibatkan KSP, Kantor Komunikasi Presiden, BIN, PPATK, BNPB, BMKG, Bakamla, dan BNPT, Badan Informasi Geospasial
Tak hanya itu, gubernur dari beberpa wilayah rawan kebakaran hutan yaitu Lampung, Jambi, Riau, Kepri, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, serta para pangdam, kapolda, dan kajati juga ikut terlibat.
“Untuk kebakaran hutan, berdasarkan prediksi dari BMKG, meskipun saat ini beberapa wilayah masih mengalami musim penghujan, namun di beberapa wilayah sudah mulai beberapa tiik hotspot api, dan diprediksi punckanya terjadi Juni-September 2025 dengan daerah rawan hotspot api yaitu di Gorontalo, kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan,” katanya.
Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana Karhutla di musim kemarau.
Dia berharap dengan adanya antispasi ini maka Indonesia bisa mencapai zero Karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita berharap dengan ada desk ini sebagaimana perintah Bapak Presiden, Indonesia bisa mencapai zero karhutla, dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan semakin baik, karena karhutla tidak hanya miliki dampak lingkungan tapi juga miliki dampak geopolitik di kawasan regional kita. Hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar,” jelasnya.
Budi mengungkapkan dalam rapat koordinasi ini juga ada beberapa usulan seperti pembukaan lahan dan relawan penanganan kebakaran hutan.
Menurutnya, ide itu akan dijadikan model untuk ditularkan daerah lainnya yang tergabung dalam Satgas Darat Penanganan kebakaran hutan dan lahan
Sementara itu, terkait desk PPMI, Budi menjelaskan pekerja migran Indonesia adalah salah satu yang harus dilindungi karena merupakan pahlawan devisa negara.
“Kita semua tahu pekerja migran kita merupakan pahlawan devisa dimana redenominasi-nya mencapai Rp 251 triiliunnya pada tahun 2024, tentu kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang,” katanya
Budi mengatakan terdapat banyak kasus kejahatan terkait pekerja migran. Dengan dibentuknya desk baru ini, dia berharap bisa meminimalisir kejahatan pekerja migran.
“Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus, terkait pekerja migran kita termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan semua kasus terkait PMI dapat tertangani semakin baik, dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan penanganan kasus-kasus pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.
Discussion about this post