RUU TNI mendapat gelombang penolakan

Gelombang Penolakan Pengesahan RUU TNI Jadi UU, Dasco: Ya Namanya Juga Dinamika Politik

Suaranusantara.com- Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) mendapat sejumlah penolakan dari masyarakat dan mahasiswa.

Bahkan dalam pengesahan RUU TNI menjadi UU yang resmi disahkan kemarin Kamis 20 Maret 2025 mendapat penolakan.

Mahasiswa pun melakukan aksi demo di Gedung DPR RI meminta menolak pengesahan RUU TNI menjadi UU.

BACAJUGA

Tok! RUU Perlindungan Saksi dan Korban Resmi Jadi UU

RUU PPRT Resmi Jadi UU, DPR Sepakat dalam Rapat Paripurna

Adapun RUU TNI telah resmi disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna ke 15 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2024-2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun merespon terkait gelombang penolakan terhadap RUU TNI.

Kata Dasco hal itu merupakan wajar dalam sebuah demokrasi sebab ini merupakan sebuah dinamika dalam politik.

“Ya namanya juga dinamika politik, kan, demokrasi,” katanya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 20 Maret 2025.

Kata Dasco, pihaknya memaklumi adanya gelombang penolakan terhadap RUU TNI yang kini telah resmi menjadi UU.

“Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini,” ucapnya.

Kata Dasco, DPR bersama pemerintah dalam pembahasan telah turut melibatkan partisipasi publik.

Dia mengatakan, bahwa komisi bidang pertahanan telah mengundang elemen masyarakat untuk membahas RUU TNI ini.

“Kami sudah berbicara dengan kelompok mahasiswa, NGO, termasuk masyarakat sipil kami undang berdialog dan memberi masukan,” ucapnya.

Senada dengan Dasco, Puan Maharani mengatakan bahwa pembahasan RUU TNI dibahas sesuai dengan prosedur dengan melalui proses panjang dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Puan mengatakan, RUU TNI dalam pembahasannta telah memenuhi asas legalitas dan dibahas secara terbuka.

Selain itu, kata Puan dalam pembahasan RUU TNI turut melibatkan publik. Puan mengklaim bahwa DPR bersama pemerintah telah menerima banyak masukan dari masyarakat seperti mahasiswa dan sejumlah elemen lain yang berkepentingan.

“Mulai dari penerimaan surat, pembahasan hingga partisipasi publik telah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur,” ujar Puan dalam konferensi persnya pada Kamis 20 Maret 2025.