Ribuan CPNS 2024 Mengundurkan Diri, Puan Maharani: Harus Ada Evaluasi

Suaranusantara.com – Sebanyak 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan gaji kecil hingga penempatan yang jauh.

Adapun CPNS yang mundur yakni dosen serta beberapa kementerian/lembaga (K/L) seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menanggapinya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, mundurnya ribuan calon abdi negara ini sebagai sinyal proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Puan menilai, tingginya angka pengunduran diri CPNS bukan merupakan fenomena biasa, melainkan indikator yang menunjukkan sistem yang ada belum mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan generasi muda.

“Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Puan mengatakan ada faktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan.

Apabila ini tidak diperbaiki, kata Puan, maka negara akan kehilangan SDM yang berkualitas.

Puan pun mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN dengan memperhatikan sejumlah aspek penting.

Mulai dari transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.

Tak hanya itu, Puan menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang proses seleksi, terutama untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” ucap Puan.