Suaranusantara.com- Senin 14 Juli 2025 pemerintah mulai resmi menjalankan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru 2025-2026 secara serentak yang tersebar di 63 titik.
Sekolah Rakyat sendiri berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Mengingat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan, maka fokus Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menariknya, Sekolah Rakyat merupakan sekolah dengan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP dan SMA.
Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun sebanyak 200 sekolah dengan fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Dari 200 sekolah tersebut, sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan dibangun dengan dana APBN dan didukung penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Sedangkan 100 sekolah lainnya dibangun melalui dukungan swasta, serta kolaborasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN).
Lantas apa bedanya dengan sekolah umum atau konvensional?
Dilansir dari sekolahrakyat.kemensos.go.id, adapun yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal (individual approach).
Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, yang artinya siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.
Untuk ijazah, Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum karena pada dasarnya masih menggunakan Kurikulum Nasional.
Pada 2025, ada sebanyak 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yangbdirencanakan akan beroperasi. Rinciannya 63 lokasi akan mulai matrikulasi pada hari ini dan 37 lainnya menyusul pada akhir bulan.
Pulau Jawa akan menjadi wilayah terbanyak Sekolah Rakyat sebanyak 48 lokasi, disusul Sumatra 22 lokasi, Sulawesi 15 lokasi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Maluku masing-masing 4 lokasi serta Papua 3 lokasi. Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan berkualitas yang terjangkau dan inklusif, serta mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia
Discussion about this post