Suaranusantara.com- Pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 telah dirampungkan oleh Banggar DPR RI bersama pemerintah pada Juli 2025. Menurut Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, hasil kesepakatan awal itu akan menjadi acuan utama pemerintah dalam menyiapkan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto sekitar pertengahan Agustus mendatang.
Said memaparkan bahwa dalam pembahasan tersebut, pendapatan negara 2026 diperkirakan berada pada kisaran Rp3.094 – Rp3.114 triliun. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan sebesar Rp3.800 – Rp3.820 triliun, dengan defisit anggaran mencapai 2,53 persen dari PDB atau senilai Rp706 triliun.
“Kalau mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya pemerintah akan mengajukan pada batas atas, bukan batas bawah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Ia menambahkan, merujuk pada pengalaman sebelumnya, pemerintah biasanya mengajukan angka pada batas atas kisaran yang disepakati.
Jika dibandingkan dengan proyeksi APBN 2025, postur RAPBN 2026 terlihat lebih besar. Untuk APBN 2025, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2.865,5 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun, dan hibah Rp1 triliun. Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.527,5 triliun, dengan defisit sekitar Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB.
Ia mengingatkan, target pendapatan dan belanja negara dalam RAPBN 2026 akan menjadi tantangan besar di tengah kondisi global dan domestik yang penuh tekanan. Di tingkat internasional, dunia usaha harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap banyak negara, ditambah ketidakpastian akibat konflik geopolitik yang berlarut-larut.
“Di dalam negeri, kita juga belum sepenuhnya memulihkan daya beli masyarakat, terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, pemerintah harus menutup kehilangan penerimaan PNBP sekitar Rp80 triliun akibat revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara,” jelasnya.
Meski demikian, Said menekankan bahwa RAPBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melaksanakan program pemulihan daya beli masyarakat, menjaga ekspor tetap ekspansif, dan memperluas pasar baru agar tidak bergantung pada negara tujuan ekspor tradisional.
Ia menyebut RAPBN 2026 sebagai milestone kedua bagi pemerintahan saat ini untuk merealisasikan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Program-program tersebut dinilainya sebagai “game changer” untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang.
“Saat ini, 54 persen angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah. Program-program itu penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja agar lebih berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” tegasnya.
Discussion about this post