Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan memyampaikan pidato di forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 23 September 2025.
Prabowo akan pidato dalam Debat Umum Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mulai digelar pukul 08.00 waktu setempat 20.00 WIB.
Adapun Prabowo akan berpidato di urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” tulis unggahan media sosial Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Senin 22 September 2025.
Indonesia hadir dalam Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting yang artinya menegaskan bahwa negara ini memiliki peranan penting menyuarakan agenda reformasi
“Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ucapnya.
Kehadiran Prabowo di forum PBB itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, berharap Presiden dapat menyuarakan kedaulatan Palestina sebagai negara yang merdeka di Sidang Umum PBB, New York.
Amelia mengatakan kehadiran RI di PBB menjadi momentum strategis yang mesti dimanfaatkan dengan baik.
“Saya memandang rencana pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB mendatang sebagai momentum strategis untuk menegaskan kembali posisi konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata Amelia kepada wartawan, Senin 22 September 2025.
Amelia menegaskan sedari awal politik luar negeri RI berpihak pada prinsip bebas aktif. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menyuarakan komitmen terhadap perjuangan bangsa Palestina.
“Harapan besar kami, agar Presiden menyuarakan secara tegas pengakuan atas kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat penuh, serta mendorong PBB dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah konkret menghentikan praktik pendudukan dan pelanggaran yang terus terjadi,” ungkap Amel.
Amelia mengatakan diplomasi internasional Indonesia harus memainkan peran sebagai jembatan dialog, promotor perdamaian, sekaligus penggerak solidaritas global. Ia menyinggung kapasitas RI sebagai negara demokrasi besar dan anggota G-20.
Discussion about this post