Suaranusantara.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp2 juta, sehingga totalnya menjadi Rp87.409.366 per jemaah. Sebelumnya, pada tahun 2025, BPIH tercatat sebesar Rp89.410.258.
Adapun biaya yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah haji (Bipih) juga turun sekitar Rp1,2 juta, menjadi Rp54.194.366 dari sebelumnya Rp55.431.750 pada tahun 2025.
Meski demikian, Hidayat mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah agar tetap memegang arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memastikan penurunan biaya tidak menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Meskipun biaya haji bisa diturunkan, pelayanan haji dan penyelenggaraan haji calon sejak di Indonesia, di Arab Saudi, hingga kembali lagi ke Indonesia, tidak boleh turun, bahkan harus semakin baik dan meningkat,” ujar Hidayat dalam keterangannya.
Hidayat mengakui, penurunan biaya haji tahun 2026 belum sepenuhnya optimal. Namun, ia tetap bersyukur karena hasil tersebut merupakan capaian maksimal yang dapat diperjuangkan dalam kondisi saat ini.
Ia menjelaskan, keterbatasan pembahasan biaya haji disebabkan oleh tertundanya proses penetapan penyelenggaraan haji tahun 2026, akibat adanya perubahan kewenangan dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah.
Sementara itu, ketentuan di Arab Saudi mewajibkan pemerintah untuk segera melakukan pembayaran dan persiapan operasional haji, sehingga pembahasan biaya harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.
Oleh karena itu, Hidayat mendorong agar pembahasan penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang dilakukan lebih awal, agar waktu diskusi lebih panjang dan potensi penurunan biaya bisa lebih besar.
“Namun untuk tahun depan, pembahasan soal biaya haji ini harus kita mulai lebih awal, sehingga hal-hal yang sudah sejak lama menjadi evaluasi terkait potensi biaya haji bisa diimplementasikan dan mengurangi biaya calon jemaah tanpa membebani keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Dengan demikian, biaya yang ditanggung jemaah bisa lebih efisien dan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo,” jelasnya.
Discussion about this post