DPR Dorong Reformasi Aparat Hukum, Dimulai dari Level Pimpinan 

Suaranusantara.com  – Anggota Komisi III DPR RI, Machfud Arifin, menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap institusi penegak hukum di Indonesia, mencakup kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya kekecewaan publik terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di tubuh aparat penegak hukum.

“Masyarakat ini, terus terang ada merasa ketidakpuasan, ada kekecewaan terhadap aparat penegak hukum,” ujar Macfud dalam Rapat Panja Komisi III terkait Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, reformasi tidak cukup dilakukan di tingkat pelaksana, melainkan harus dimulai dari level pimpinan yang menentukan arah kebijakan.

“Yang harus direformasi itu di level atas. Siapa yang menentukan kebijakan? Di atas, bukan di bawah,” katanya.

Sebagai mantan perwira kepolisian, Machfud mengaku memahami dinamika internal institusi penegak hukum. Karena itu, ia meminta masukan dari berbagai pihak untuk memperkuat rumusan Panja Reformasi Penegak Hukum di Komisi III.

“Saya dari internal tahu. Karena itu, masukan dari luar penting untuk melihat apa saja ketidakpuasan masyarakat yang perlu dituliskan dengan baik,” ucapnya.

Ia juga menyinggung sejumlah kasus yang mencuat pada akhir Oktober lalu sebagai bukti mendesaknya reformasi. Menurutnya, akar persoalan bukan terletak pada regulasi, melainkan pada budaya dan perilaku internal.

“Kalau dari segi aturan semuanya ada. Catur Prasetya, Tri Brata, Undang-Undang Kepolisian, menjalankan itu saja sudah sangat benar. Masalahnya justru di sisi kultur,” tegasnya.

Machfud menyoroti lemahnya fungsi pengawasan internal. Ia mencontohkan kasus di Sumatera Utara, di mana pejabat Propam justru terlibat pelanggaran. Situasi serupa, lanjutnya, juga terjadi di kejaksaan dan pengadilan.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu turut menyoroti fenomena pejabat bermasalah yang justru mendapat promosi jabatan.

“Yang bermasalah naik pangkat, malah dipercepat naik pangkatnya. Yang berprestasi tidak dapat posisi yang benar. Ini yang membuat internal sendiri marah,” ujarnya.