Presiden Buruh Minta Gubernur Jabar Hentikan Pencitraan di Media Sosial

Suaranusantara.com – Presiden Buruh, Said Iqbal, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan pencitraan melalui media sosial.

Menurutnya, media sosial tidak seharusnya dijadikan alat propaganda yang menutupi persoalan nyata buruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Said saat aksi demonstrasi penolakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 wilayah Jawa Barat, Senin (29/12).

Dalam kesempatan itu, Said mengingatkan agar Gubernur Jawa Barat belajar dari pengalaman para pemimpin sebelumnya yang sempat dipuji karena kuat di media sosial, namun akhirnya terjerembap.

Ia juga menyinggung kondisi kepemimpinan di Jawa Barat saat ini yang dinilainya terlalu mengandalkan pencitraan digital.

“Stop pencitraan dan kata buruh Jawa Barat jangan berbohong. Karena pemimpin itu yang dipegang adalah ucapannya,” kata Said kepada wartawan.

Ia juga mengkritik penggunaan jumlah pengikut media sosial yang mencapai lebih dari 8 juta orang sebagai alat propaganda. Menurutnya, hal itu dimanfaatkan untuk membangun narasi seolah-olah aspirasi buruh telah dipenuhi.

“Bohong!  Semua rekomendasi di 19 kabupaten kota dicoret, dihilangkan, dikurangi,” tegasnya.

Said pun mendesak Gubernur Jawa Barat menghentikan apa yang ia sebut sebagai kebohongan publik melalui propaganda media sosial, serta benar-benar mendengarkan dan memenuhi tuntutan buruh di daerah tersebut.