Soal Polri di Bawah Presiden, Grace Natalie PSI: Pilihan Paling Rasional dan Demokratis

Suaranusantara.com- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie angkat bicara soal Polri berada di bawah presiden.

Grace mengatakan Indonesia sebagai negara demokratis maka seluruh aparat penegak hukum harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih oleh rakyat, yakni presiden

Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat,” ujar Grace pada Jumat 30 Januari 2026.

Menurutnya, Polri di bawah presiden merupakan pilihan rasional dan demokratis guna memperkuat hukum dan pelayanan publik.

Selain itu, Polri di bawah presiden merupakan wujud supremasi sipil.

“PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan,” ujarnya lagi.

Grace mengatakan dari sisi tata kelola pemerintahan, struktur tersebut dianggap lebih efisien dengan rantai komando yang jelas.

Menurutnya, model ini dapat membantu menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban yang terus berkembang.

Dia juga menilai Polri yang langsung di bawah Presiden memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat. Pasalnya, jalur akuntabilitasnya lebih jelas dalam sistem demokrasi.

“Keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat,” pungkas Grace.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan menolak tegas Polri di bawah kementerian.

Menurutnya, Polri di bawah Presiden merupakan yang sangat ideal.

“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sigit saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Januari 2026.